PEKANBARU – Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru melelang pembangunan SMP tahun ini dengan sistem e-katalog menuai kritik. Pasalnya sistem lelang tersebut dinilai syarat dengan nuansa KKN. Oleh karena itu, Disdik diminta mengevaluasi kembali sistem lelang e-katalog dimaksud.
Permintaan itu disampaikan ketua LSM Masyarakat Pendukung Pembangunan Riau (Mampir), Harianto, Sabtu (3/2/24).
“E-katalog itu artinya konstruksi high tech. Artinya, memerlukan tekhnologi tinggi. Pertanyaannya sekarang, apakah pembangunan SMP itu memerlukan tekhnologi tinggi,” ucapnya.
Harianto pun menyarankan, jika pembangunan SMP itu tidak memerlukan spesialisasi atau keahlian khusus, artinya biasa-biasa saja, ia menyarankan agar dilelang secara umum saja.
“Kalau pelelangannya tidak dilakukan secara umum, itu bisa menimbulkan kecemburuan bagi kontraktor lain. Karena e-katalog itu sama dengan lelang terbatas yang dikenal oleh instasi tertentu,” ucapnya.
Harianto mengatakan, jika lelang e-katalog dipaksakan, dapat menimbulkan indikasi lain seperti nuansa KKN. Karena kontraktor yang ikut penawaran hanya sedikit.
Ia mencontohkan, pemenang lelang e-katalog bisa saja membuang 10 sampai 15 persen dari nilai pagu proyek. Dan itu masih menguntungkan.
Sebelumnya, Kepala Disdik Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan, tahun 2024 ini Disdik Pekanbaru akan membangun SMP di Kecamatan Kulim. Pembangunan SMP yang berbatasan dengan kabupaten Pelalawan itu ditujukan untuk memecahkan persoalan zonasi di setiap PPDB.
Ia menjelaskan, pembangunan SMP yang direncanakan 8 sampai 10 ruang kelas baru (RKB) tersebut, menelan dana Rp 6,5 miliar. Diantaranya rumah jaga, paving block dan pagar.
“Kita masih persiapan. DPA aja belum termasuk SK-SK-nya. Lelangnya LPSE secara e-katalog pakai aturan baru,” ucap Jamal. (fin)
