PEKANBARU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau diminta untuk membantu TNI AL dan Pol Airud. Namun untuk jangka panjang, seperti banjir paling parah tahun ini, maka Pemerintah Provinsi Riau terutama BPBD diharapkan melakukan perencanaan untuk menambah seluruh peralatan pendukung untuk menangani banjir.
Permintaantaan itu disampaikan Wakil ketua DPRD Riau Hadianto saat dikonfirmasi usai memimpin rapat paripurna, Senin (15/1/24).
“Jadi BPBD sesegera mungkin terutama apalagi ini bencana, maka tentukan langkah-langkah penanganan bisa dilakukan pembiayaan melalui BPT. Supaya seluruh langkah-langkah yang selama ini sudah bagus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau, tentu lebih bagus lagi. Terutama masyarakat dalam penanganan banjir membutuhkan keberadaan perahu karet, bisa terpenuhi. Jadi tidak kekurangan dari kita,” ujarnya.
Terkait dengan masyarakat terdampak banjir yang butuh bantuan dalam bentuk sembako, pakaian dan selimut, ia berharap bahwa bukan hanya pemerintah Provinsi Riau, tapi seluruh masyarakat Provinsi Riau bersama-sama memberikan uluran tangan.
“Kami harus mengakui pemerintah walaupun berbicara punya anggaran, tapi tidak semudah itu anggaran itu bisa kita gunakan. Tapi kalau memang masyarakat Riau ini bisa solid dan kompak, kita bisa sama-sama memberikan uluran bantuan, kami meyakini bencana apapun yang terjadi itu berat bisa jadi ringan, sulit bisa jadi mudah isyaallah,” ujarnya.
Terkait dengan meluapnya sejumlah sungai di Riau, Hadianto mengatakan bisa dipilah-pilah. Ada sungai yang kewenangannya Provinsi Riau dan ada sungai yang kewenangannya pemerintah pusat melalui BWSS III. Seperti sungai Kampar, sungai Kuantan, sungai Indragiri dan Siak. Ini kan sungai-sungai yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Makanya kita berharap, kalau misalnya persoalan banjir ini bermuasal bukan hanya curah hujan, tapi ketidakmampuan sungai dalam menampung kapasitas air hujan, mungkin terjadi sedimentasi dan pendangkalan, maka kita berharap pemerintah pusat itu menangani dalam bentuk normalisasi. Sehingga kontur sungai itu menjadi tidak dangkal, tidak terjadi sedimentasi sehingga mampu menampung sebanyak-banyaknya kubikasi air hujan yang datang, tentu tidak melimpah,” ucapnya.
Menurut politisi asal Fraksi Gerindra itu, persoalan banjir akibat sungai melimpah, karena sungai tidak mampu menampung debit air. Oleh karena itu BWSS III Riau diminta melakukan kajian dan penanganan terkait kondisi sungai yang mungkin sudah terjadi pendangkalan. (fin)
