PekanbaruPotret Bisnis

Dipengaruhi Harga Sembako, Angka Inflasi Pekanbaru Naik

66
×

Dipengaruhi Harga Sembako, Angka Inflasi Pekanbaru Naik

Sebarkan artikel ini
Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution. (Foto: Ades)

PEKANBARU – Angka inflasi Kota Pekanbaru sedikit mengalami kenaikan pada Januari 2024 dibandingkan pada akhir tahun 2023. Salah satu faktor penyumbang meningkatnya inflasi daerah, akibat naiknya harga sejumlah bahan pokok di pasaran.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, inflasi Pekanbaru pada awal 2024 sebesar 7,04 persen. Namun, demikian jumlah itu masih tergolong landai dan di bawah target pemerintah pusat.

“Secara statistik inflasi kita itu memang masih landai. Kalau kita lihat dari trend di 2024 kita di 7,04 persen, tetapi kemarin di 2023 kita 2,05 persen. Artinya sudah sesuai dengan range yang ditargetkan oleh pemerintah pusat,” kata Indra Pomi Nasution, Senin (29/1/2024).

Ia menuturkan, bahwa pemerintah kota baru saja mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2024 secara virtual dengan Kemendagri. Beberapa OPD, seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan turut ikut dalam rapat koordinasi tersebut.

Indra menyebut, dari laporan yang ia terima ada beberapa komoditi mengalami kenaikan. Seperti cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng.

“Jadi tadi itu ada selisih harga. Misalnya cabai merah itu ada kenaikan perkilonya itu lebih kurang Rp857. Jadi rata-rata di lapangan itu Rp52 ribu sekarang. Terus cabai rawit itu mengalami kenaikan lebih kurang Rp2.700 perkilonya. Jadi di lapangan itu sekarang di angka Rp54 ribuan,” terang Indra Pomi.

“Kemudian minyak goreng curah di lapangan itu dijual diangka Rp16 ribu. Jadi HET-nya itu mestinya di Rp14 ribu. Jadi ini yang harus kita komunikasikan, kita awasi, kita koordinasikan dengan berbagai pihak untuk bisa dijual stabil,” tambahnya.

Indra mengaku, bahwa dalam upaya pengendalian inflasi, Pemko Pekanbaru saat ini melakukan berbagai langkah. Seperti menggelar pasar murah dan melakukan pengawasan terhadap distributor.

“Upaya kita itu yang pertama, tentu kita tetap ada kerjasama antar daerah. Misalnya daerah-daerah penghasil cabai dan lain-lainnya itu, kita tetap komunikasi. Kemudian yang kedua, kalau memang mendesak, tetap menggunakan subsidi transportasi. Kemudian yang ketiga, kita tetap melakukan pengawasan terhadap distributor, baik itu minyak goreng, kemudian cabai, beras dan lain-lain itu diawasi. Kemudian kita aktif melakukan pasar-pasar murah atau gerakan pangan murah,” pungkasnya. (Ades)