TEL AVIV – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bersikeras menolak gencatan senjata tanpa adanya pembebasan sandera yang ditahan Hamas di Jalur Gaza. Namun demikian, Netanyahu mempertimbangkan ‘jeda taktis’ demi memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan atau memungkinkan pembebasan para sandera.
Seperti dilansir Al Arabiya dan Al Jazeera, Selasa (7/11/2023), serangan udara Israel terhadap Jalur Gaza dan operasi darat menargetkan Hamas masih berlanjut. Menurut otoritas kesehatan Gaza, sedikitnya 10.000 orang tewas akibat serangan Israel selama sebulan terakhir.
Gempuran Israel itu menjadi respons atas serangan mengejutkan Hamas pada 7 Oktober lalu, yang menurut para pejabat Tel Aviv, menewaskan lebih dari 1.400 orang dan membuat 240 orang disandera di Jalur Gaza. Tidak hanya warga sipil dan tentara Israel, sejumlah warga negara asing juga menjadi sandera Hamas.
Baik Israel maupun Hamas sama-sama menolak tekanan internasional yang semakin besar untuk menerapkan gencatan senjata di Jalur Gaza. Israel menegaskan Hamas harus membebaskan para sandera terlebih dahulu, sedangkan Hamas menyatakan enggan membebaskan sandera atau menghentikan pertempuran saat Jalur Gaza terus diserang.
Ketika ditanya apakah dirinya bersedia menerima jeda kemanusiaan di Jalur Gaza dalam wawancara dengan media terkemuka Amerika Serikat (AS), ABC News, Netanyahu menjawab: “Ya, tidak akan ada gencatan senjata, tidak ada gencatan senjata secara umum di Gaza tanpa pembebasan para sandera.”
Namun dia menambahkan soal kemungkinan adanya ‘jeda taktis’ yang berlangsung sebentar demi membuka akses untuk bantuan kemanusiaan atau membuka peluang untuk pembebasan sandera oleh Hamas.
“Namun untuk jeda taktis sebentar; satu jam di sini, satu jam di sana, kami sudah pernah melakukan itu sebelumnya,” ucap Netanyahu dalam wawancara dengan ABC News seperti dilansir Reuters.
“Saya kira kami akan memeriksa keadaannya, demi memungkinkan barang-barang, barang-barang kemanusiaan, bisa masuk, atau para sandera, sandera individu, bisa pergi,” cetusnya.
AS, sekutu Israel, diketahui lebih mendorong adanya ‘jeda kemanusiaan’ dibandingkan gencatan senjata, meskipun mereka belum menentukan berapa lama jeda dalam pertempuran akan diberlakukan.
Kelompok-kelompok HAM dan organisasi bantuan kemanusiaan menegaskan bahwa gencatan senjata sangat diperlukan untuk mencegah bencana kemanusiaan dan demi melindungi banyak nyawa setelah kematian ribuan warga sipil oleh Israel, dengan sebagian besar adalah anak-anak.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres menyerukan hal tersebut hingga membuat marah Israel.
Hamas sebelumnya menawarkan untuk membebaskan para sandera asing saat jeda pertempuran diberlakukan dan menginginkan kesepakatan soal pembebasan para sandera lainnya untuk ditukar dengan semua tahanan Palestina yang dijebloskan ke penjara-penjara Israel.
Sementara itu, dalam wawancara dengan ABC News, Netanyahu juga menyatakan bahwa Israel akan memiliki ‘tanggung jawab keamanan secara keseluruhan’ setelah perang melawan Hamas berakhir nantinya. Hal itu mengisyaratkan bahwa pendudukan Israel atas daerah kantong Palestina itu akan terus berlanjut.
Pernyataan itu disampaikan Netanyahu saat ditanya soal siapa yang seharusnya memerintah atas Jalur Gaza setelah perang berakhir.
“Saya pikir Israel, untuk jangka waktu yang tidak terbatas, akan memikul tanggung jawab keamanan secara keseluruhan karena kami telah melihat apa yang terjadi ketika kami tidak memiliki tanggung jawab keamanan tersebut,” ucap Netanyahu seperti dilansir detikcom. (win)
