PEKANBARU – DPRD Riau hingga saat ini masih membahas APBD Riau tahun 2024. Besaran anggaran untuk masing-masing OPD belum jelas. DPRD Riau sendiri menargetkan pembahasan yang dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) tersebut, akan tuntas pada 30 November ini.
Anggota Banggar DPRD Riau Abdul Kasim yang dikonfirmasi mengenai pembahasan Banggar tersebut, membenarkan jika APBD 2024 masih dalam tahap pembahasan.
Ketika ditanya mengenai alokasi anggaran untuk perjalanan ke Luar Negeri (LN), Sekretaris Komisi I DPRD Riau itu mengatakan, disesuaikan dengan kekuatan APBD Riau.
“Mitra komisi satu itu kan banyak. Ada Sekwan, Media ada, KI. Memang untuk desain itu kita belum bisa karena dalam tahap pembahasan, iya kan. Berapa besarnya itu, saya rasa sesuai dengan kekuatan APBD kita. Kita pun tidak boleh memaksakan,” ujarnya, Senin (27/11/23).
Menurut Abdul Kasim, kalau nanti sempat dipaksakan sehingga daerah yang terutang, tak mungkin juga. Jadi kalau perjalanan dinas itu sudah diatur oleh pemerintah.
“Kalau tidak diatur dalam nomenklatur itu, kita tak berani anggarkan itu,” ujarnya.
Politisi asal fraksi PKS DPRD Riau itu mengatakan, perjalanan dinas ke luar negeri itu diatur oleh pemerintah. Namun angka perjalanan dinas itu jangan membuat rakyat Riau jadi miskin, pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik Zulwisman SH,MH menyoroti dianggarkannya perjalanan dinas DPRD Riau 2024 ke luar negeri.
Ia mengatakan, kalaulah anggota DPRD Riau lebih memilih keluar negeri, dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dalam fungsi anggaran.
“Tentu yang dirugikan masyarakat Riau sebagai pihak pertama yang berkepentingan atas anggaran daerah,” ujarnya.
Kehadiran seorang anggota dewan dalam pembahasan dan rapat paripurna, penting sebagai wujud pertanggungjawaban pada masyarakat Riau, ujar dosen HTN/HAN FH Unri itu.
“Saya kira banyak hal yang harus dilihat dari setiap lampiran RAPBD Riau 2024. Saya kira nama-nama anggota dewan yang melakukan perjalanan ke luar negeri perlu dikoreksi oleh masyarakat Riau dalam Pemilu 2024 yang akan kita hadapi,” pungkas akademisi yang tengah studi doktor di UNAND Padang tersebut.
Untuk diketahui, dalam APBD tahun 2022 lalu biaya perjalanan dinas/Kunker DPRD Riau ke Luar Negeri (LN) yang penggunaannya tahun 2023, mencapai Rp16,7 miliar. Untuk tahun 2024, besaran dana ke LN hingga kini belum diketahui.
Wakil ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti saat ditanya mengaku, belum sampai ke situ pembahasannya, ujarnya saat ditanya mengenai pembahasan APBD Riau 2024, Kamis (23/11/23).
“Itu belum sampai pembahasannya kesitu. Itu yàng membahas itu adalah Komisi I,” ujar politisi fraksi PDIP DPRD Riau itu saat ditanya mengenai pembahasan APBD Riau 2024. (fin)
