ANKARA – Otoritas Turki menangkap puluhan terduga militan Kurdi dan para pendukungnya setelah ledakan bom mengguncang distrik pemerintahan di Ankara hingga melukai dua polisi. Para terduga militan Kurdi itu dibekuk dalam serangkaian operasi penggerebekan di berbagai provinsi Turki.
Seperti dilansir AFP, Selasa (3/10/2023), serangkaian penggerebekan itu digelar di wilayah Turki bagian tenggara, yang mayoritas penduduknya merupakan warga Kurdi, sekitar dua hari setelah Partai Pekerja Kurdistan (PKK) mengklaim bertanggung jawab atas ledakan bom di Ankara pada Minggu (1/10/2023) waktu setempat.
PKK ditetapkan sebagai kelompok teror oleh Turki dan sekutu-sekutu Baratnya.
Polisi Turki menembak mati salah satu pelaku sebelum sempat meledakkan diri, sedangkan satu pelaku lainnya berhasil meledakkan dirinya di luar gedung Kementerian Dalam Negeri di Ankara.
Serangan bom itu terjadi beberapa jam sebelum Presiden Recep Tayyip Erdogan menghadiri sidang pembukaan parlemen Turki.
Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, menyebut bahwa dinas keamanan telah menahan sedikitnya 67 ‘anggota organisasi teroris’ di sebanyak 16 provinsi.
Turki, pada Minggu (1/10/2023) waktu setempat, juga melancarkan serangan udara terhadap lokasi-lokasi yang diduga kuat menjadi markas PKK di area pegunungan Irak bagian utara. Disebutkan Ankara bahwa ada sekitar 20 target yang digempur dalam serangan udara itu.
PKK melancarkan pemberontakan sejak tahun 1984 silam, yang dilaporkan telah menewaskan puluhan ribu nyawa di wilayah Turki. Rentetan operasi militer Ankara yang dilancarkan secara berturut-turut telah mendorong PKK untuk berpindah ke Irak, negara tetangga Turki.
Seperti dilansir detikcom, serangan bom yang didalangi PKK itu terjadi bertepatan dengan sidang pembukaan parlemen Turki, di mana para anggota parlemen akan diminta untuk meratifikasi keanggotaan Swedia dalam aliansi pertahanan NATO.
Ratifikasi Turki tertunda karena kemarahan atas penolakan Kepolisian Swedia untuk melarang unjuk rasa yang dilakukan PKK dan pendukungnya di Stockholm.
Beberapa analis meyakini PKK mungkin berupaya menghalangi ratifikasi Turki karena hal itu akan memperburuk ketegangan antara Ankara dan Amerika Serikat (AS). (win)
