SELATPANJANG – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar membuka kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2023, sekaligus mengikuti acara puncak BIK Provinsi Riau secara virtual di Aula Kantor Bupati, Rabu (18/10/2023).
Plt Bupati Asmar menjelaskan, bulan Oktober ditetapkan sebagai Bulan Inklusi Keuangan, yang mana masyarakat dapat mengakses serta memperoleh pengetahuan baru yang seluas-luasnya mengenai industri jasa keuangan.
“Saya menyambut baik atas terlaksananya kegiatan Bulan Inklusi Keuangan tahun 2023 ini,” kata Asmar.
Disebutkannya, penetapan BIK bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan, dengan harapan ke depan dapat mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti,” harap Asmar.
Sebagaimana diketahui kutip goriau.com, puncak kegiatan BIK Provinsi Riau yang mengusung tema Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera itu berlangsung di Menara Dang Merdu BRKS, Kota Pekanbaru. Dihadiri langsung Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Muhammad Lutfi.
Muhammad Lutfi mengatakan, dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan, OJK bersama kementerian/lembaga, industri jasa keuangan dan stakeholders terkait secara serentak di seluruh wilayah Indonesia selama bulan Oktober melangsungkan BIK 2023.
“Dalam bulan ini, dilaksanakan berbagai program seperti kampanye dan sosialisasi terkait inklusi keuangan serta berbagai penjualan produk/jasa keuangan berinsentif seperti diskon, bonus, reward, cashback dan promo khusus di bulan Oktober,” ujarnya.
Sementara itu, Gubri Syamsuar menyampaikan bulan inklusi keuangan digelar sebagai salah satu upaya mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan keuangan. Dengan harapan semakin terbukanya akses masyarakat, penggunaan produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan meningkat kesejahteraan masyarakat.
“Diharapkan juga mendorong pembukaan rekening, pemberian kredit atau pembiayaan serta penggunaan layanan jasa keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap budaya menabung, mempublikasikan program literasi, hingga perlindungan konsumen,” terangnya. (p24)
