PEKANBARU – Pembahasan RAPBD Pekanbaru 2024, hingga pekan kedua Oktober 2023, dinilai masih minim. Meski sudah dibahas di Banggar, namun di tingkat komisi-komisi, belum maksimal.
Dalam sepekan terakhir tulis tribunpekanbaru, praktis hanya Komisi IV saja yang sudah membahas RAPBD 2024 ini, dengan beberapa OPD yang menjadi mitra kerjanya. Mulai dari Dishub, PUPR, DLHK dan lainnya.
Sementara tiga komisi lainnya (Komisi I, Komisi II dan Komisi III), hingga akhir pekan ini tidak ada melakukan pembahasan dengan OPD mitra kerjanya. Di satu sisi, sesuai jadwal Banmus, pada Senin (16/10/2023) pekan depan, RAPBD 2024 ini sudah masuk ke tahap Paripurna Pandangan Fraksi.
Selanjutnya, pada Senin (23/10/2023), dilanjutkan dengan Paripurna Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi Tentang RAPBD 2024.
Pertanyaan, kapan tingkat komisi-komisi membahas dan mengupas anggaran di masing-masing OPD lagi?
Padahal diketahui, APBD Murni 2024 ini perlu pembahasan intensif di kalangan komisi, untuk melihat anggaran yang disiapkan untuk program kegiatan dari aspirasi masyarakat, maupun usulan DPRD Pekanbaru sendiri.
Termasuk mengupas anggaran seremonial atau kegiatan mubazir, yang ada di dalam APBD. Jika diserahkan pembahasannya di Banggar, dikhawatirkan tidak bisa dikupas secara tuntas.
Tanpa pembahasan di komisi-komisi juga, menjadi celah permainan oknum, untuk kegiatan yang menjadi penumpang gelap dan tidak diketahui semua wakil rakyat.
Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi ST mengatakan, bahwa DPRD masih sangat fokus untuk pembahasan RAPBD 2024 ini. Apalagi untuk memastikan tiga sektor yang menjadi keluhan masyarakat Pekanbaru. Mulai dari infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“(RAPBD 2024) sampai hari ini masih dalam pembahasan di tingkat komisi dengan OPD. Selanjutnya kita bahas lagi di Banggar,” terang Sabarudi, Kamis (12/10/2023).
Data yang diperoleh lansir tribunpekanbaru.com di DPRD Pekanbaru, beberapa OPD memiliki anggaran jumbo di RAPBD 2024.
Anggaran Disdik Rp 679,8 miliar, Diskes Rp 278 miliar, PUPR Rp 222,4 miliar, Rp Perkim 175 miliar, DLHK Rp 118 miliar, Dishub Rp 173 miliar, Sekretariat Daerah Rp 166 miliar, Sekretariat DPRD Pekanbaru Rp 121 miliar. Bapenda Rp 90 miliar, BPKAD Rp 59 miliar. Sementara OPD lainnya, termasuk 15 kecamatan, anggarannya di bawah Rp 30 miliar.
Semua anggaran di OPD ini, wajib dibahas di tingkat komisi. Sehingga tahu, apa saja kegiatan OPD mitra kerjanya tahun depan. Apakah sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.
Sabarudi menjelaskan lagi, bahwa pada posting anggaran 2024, tetap memprioritaskan apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat saat ini. Di antaranya, seperti jalan rusak, banjir serta infrastruktur lainnya.
Begitu juga dengan sampah, yang saat ini masih menjadi perhatian pihaknya. Kemudian untuk kesehatan, ada program UHC. Program pemerintah memberikan layanan kesehatan lewat program UHC ini, tentu diharapkan untuk ditingkatkan lagi, dan juga program yang berhubungan kesehatan lainnya.
“Untuk pendidikan, yang jadi masalah sampai sekarang masalah bangunan sekolah. Masyarakat minta diperbanyak sekolah negeri, terutama SMPN, guna menampung lulusan SD,” paparnya.
“Informasi yang kita terima, tahun depan Pemko rencananya membangun tiga gedung SMPN lagi. Tahun 2023 ini kan, sedang dibangun 2 gedung SMPN. Jadi, kita lihat ada progres ke arah yang lebih baik lah untuk pendidikan di Pekanbaru ini,” tambahnya.
Lebih lanjut diterangkan, bahwa sebenarnya prioritas anggaran tahun 2024, hampir sama dengan prioritas tahun anggaran 2023 ini.
“Kita juga harus akui, masalah yang terjadi saat ini, jalan rusak, drainase tak berfungsi, sampah di mana-mana, sehingga diindikasikan menjadi salah satu penyebab banjir. Ini lah PR kita bersama, yang harus kita tuntaskan,” sebutnya.
Sekadar gambaran, DPRD bersama Pemko Pekanbaru telah menyepakati KUA-PPAS APBD 2024 sebesar Rp 2,825 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD 2023 senilai Rp 2,699 triliun. (p24)
