PekanbaruPotret HukrimPotret Riau

Kanwil Kemenkumham Riau Ajak Bangun Komunikasi Tanpa Prasangka Buruk

5
×

Kanwil Kemenkumham Riau Ajak Bangun Komunikasi Tanpa Prasangka Buruk

Sebarkan artikel ini
Hari pertamanya memimpin Kanwil Kemenkumham Riau dimanfaatkan Budi Argap Situngkir dengan bertatap muka dengan jajaran, Rabu (11/10/2023). (foto: tribunpekanbaru)

PEKANBARU – Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir memanfaatkan hari pertamanya memimpin Kanwil Kemenkumham Riau dengan bertatap muka dengan jajaran, Rabu (11/10/2023).

Ia mengumpulkan seluruh Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Eselon III dan IV, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Riau, serta pengelola keuangan.

Dirilis tribunpekanbaru.com, pertemuan diadakan di Ruang Serbaguna Ismail Saleh pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Riau.

Pada kesempatan itu, Budi Argap yang baru saja menjabat Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, memperkenalkan dirinya. Lalu berdialog dengan jajaran.

Ia didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi, Kepala Divisi Keimigrasian, Mas Arie Yuliansa Dwi Putra dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Edison Manik.

“Saya bukan tipe pemimpin yang suka mengancam dan menakut-nakuti. Mari kita bangun komunikasi yang baik tanpa prasangka buruk sehingga dapat tercipta lingkungan kerja yang santai, serius dan berprestasi,” kata Budi Argap.

Ia menekankan betapa pentingnya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Budi juga menghimbau jajaran untuk berakselerasi dengan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan e-katalog dalam proses pengadaan.

“Pada akhir tahun akan kita ekspos satuan kerja mana saja yang melakukan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga satuan kerja yang masih ketinggalan dapat belajar dari yang telah berhasil,” imbuhnya.

Khusus bagi jajaran Keimigrasian, Budi Argap berpesan untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Terutama dalam hal pelayanan dokumen perjalanan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Wilayah Riau yang strategis ini sangat potensial menjadi tempat peredaran narkoba dan perdagangan orang sebab berbatasan langsung dengan negeri sebelah,” ungkapnya.

Ia berharap, jangan sampai ada jajaran yang terlibat dengan kejahatan tersebut. “Jika ada yang terlibat, tidak akan diberi ampun,” tegas Budi Argap.

Kegiatan yang berlangsung serius, tetapi suasana tetap santai. Pertemuan ditutup dengan sesi tanya jawab dan berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan. (p24)