PEKANBARU – Konflik lahan antara masyarakat Pulau Rupat dengan PT SRL kembali memanas, baru-baru ini muncul gerakan tolak PT SRL di Pulau Rupat.
Menanggapi hal ini anggota DPRD Riau asal Pulau Rupat Misliadi menawarkan beberapa solusi untuk menuntaskan konflik tersebut. Pertama Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pemetaan terhadap lahan-lahan yang berkonflik.
“Kalau pemetaan yang dilakukan oleh Pemda sudah selesai, tinggal Pemda berunding dengan perusahaan lalu melobi pemerintah agar lahan itu diinclave,” jelasnya kutip GoRiau.com.
Kedua perusahaan juga harus memenuhi kewajibannya seperti menanam tanaman kehidupan untuk masyarakat di sekitar konsesi perusahaan dan tanaman itu ditanam di konsesi perusahaan, ini yang sering terjadi perusahaan menanam di lahan masyarakat. Harusnya Pemda mendesak perusahaan agar mematuhi aturan yang ada,” jelasnya
Tapi kata Misliadi, kalau lahan itu berada di kawasan hutan Pemda juga harus mengeluarkan dari kawasan hutan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Memang agak sulit merubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan tapi karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari lahan tersebut, mau tak mau ya harus diurus,” ujarnya.
Terkait penyaluran CSR perusahaan bagi masyarakat setempat menurut Misliadi pasti ada namun politisi PKB ini mengaku tidak mengetahui sebesar apa, kemana saja penyalurannya dan untuk apa.
“Ya mungkin kurang sosialisasi sehingga kita kurang tahu secara rinci apa yang telah dibuat mereka, tapi adalah beberapa titik yang mereka bangun,” tutupnya. (p24)
