PEKANBARU – Gubernur Riau Syamsuar sudah mengusulkan ke Kementerian agar mengangkat 7.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun oleh Kementerian hanya mengabulkan 5.800 guru.
“Persoalan guru PPPK ini guru bisa diangkat semua. Pak Gubernur kemarin sepakat dengan Legislatif (DPRD Riau, red) mengusulkan seperti tahun yang dulu, sebanyak 7.000,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau Dr Kamsol usai rapat bersama Komisi V DPRD Riau, Kamis (5/9/23).
Ia mengatakan pihak Pemprov Riau hanya sebatas bisa mengusulkan. Kementerian punya regulasi-regulasi dan persyaratan. Minimal guru harus bisa mengajar 24 jam dalam sebulan.
“Minimal secara regulasi memang seperti itu. Kedua guru harus bersedia ditempatkan dimana saja,” terang Kamsol.
Kamsol mengatakan, dalam penetapan penerimaan ini, tidak hanya keputusan Kemendikbud sendiri. Melainkan ada KemenPan RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Nah, tiga Kementerian inilah yang menetapkan regulasi. Sehingga dari 7 ribu yang kita usulkan kemarin itu, yang diterima cuma 5.800. Karena alasan Kementerian, dari 5.800 yang sudah diangkat dan diserahkan SK, dan semalam sudah diambil sumpahnya.
Lebih jauh kata Kamsol, tahun 2023 ini pihaknya mengusulkan 3.000 ribu lebih. Hal ini mengingat ada dulu guru yang tepis sekitar 1.000 lebih. Anatar lain guru bahasa Inggris.
“Tadi disampaikan 275 guru bahasa Inggris, guru Ekonomi 183 tanpa penempatan. Nah, guru-guru yang kemarin kita dorong kembali ikut seleksi di 2023 ini agar mereka diterima. Rupanya Kementerian enggak mau dia. Jadi jamnya ndak ada, kita usulkan kembali tahun ini,” jelasnya.
Kadisdik juga memberikan alternatif kepada pemerintah. Bersama Gubernur Riau pihaknya berangkat ke Jakarta untuk mengurus guru-guru ini.
“Nah, saya urus. kita juga ada membuka kelas baru, ada unit sekolah baru, sehingga adalah formasi penempatan. Makanya kemarin dibuka sebentar. Tapi tak begitu lama,” ujarnya.
Dari 3057 kata Kamsol, baru mendaftar 1.600 lebih. Sehingga pemerintah minta memperpanjang lagi, Dimasa perpanjangan itu ada yang bisa mendaftar ada yang tidak bisa mendaftar, tuturnya.
Persolan yang tidak bisa mendaftar inilah yang menanyakan ke pihaknya apa solusi terhadap persoalan seperti itu.
Ia juga membenarkan bahwa perpanjangan waktu 4 jam yang dikeluhkan guru PPPK, memang permintaan pihaknya.
“Dari 4 jam itu aja 185 yang mendaftar. Sebenarnya kebutuhan yang kita usulkan itu tidak banyak, sekitar 32 orang,” pungkas Kamsol.
Sebagai solusi terhadap guru PPPK ini, pihaknya akan membuat pemetaan ulang. Kalau dihitung secara global memang lebih.
“Guru bahasa Inggris itu jumlah seluruhnya 1.700-an. Sedangkan kebutuhannya hanya 800 lebih yang terdiri dari ASN dan PPPK. Sehingga ada berlebih 907 orang lebih,” ujarnya.
Menurutnya, guru yang berlebih ini pelan-pelan ada karena mungkin ada yang pensiun, ada penambahan unit sekolah baru. Intinya, guru yang berlebih ini tetap masih mengajar. Tapi jam mengajarnya tidak dapat 24 jam sebulan seperti batas minimal, pungkasnya. (fin)
