PEKANBARU – Pengelolaan angkutan sampah oleh pihak ketiga kembali dievaluasi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Pengelolaan yang dilakukan kedepannya diminta agar lebih efektif untuk membersihkan kota ini dari tumpukan sampah.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, beberapa waktu lalu telah dilakukan evaluasi oleh pihaknya. Mereka mempertanyakan pengawasan dalam pengelolaan ini.
Bagaimana pihak pengelola untuk mengawasi adanya Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ilegal di sejumlah titik. Ia ingin pihak swasta yang menjadi pengelola lebih maksimal dalam membersihkan kota dari sampah.
“Intinya bagaimana swastanisasi ini bisa lebih efektif. Kemarin dievaluasi, pengawas, kontrol untuk TPS ilegal, ini menjadi perhatian kita,” kata Indra Pomi Nasution, Rabu (9/8/2023).
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru juga didorong untuk bisa mengawasi pihak ketiga supaya bekerja maksimal. Indra juga mempertanyakan komitmen kepala dinas untuk bisa memaksimalkan pengelolaan sampah ini.
“Kepala DLHK menyanggupi dan berjanji memperbaiki sistem pengangkutan, dan sistem pengawasannya,” jelas Indra Pomi.
Saat ini, ada dua operator angkutan sampah yang bekerja sama dengan Pemko Pekanbaru yaitu PT Ella Pratama Perkasa (EPP) dan PT Samhana Indah (SHI). Dua perusahaan ini memenangkan lelang jasa angkutan sampah akhir Desember 2022.
PT EPP memenangkan tender jasa angkutan sampah Zona I di Kota Pekanbaru ini dengan nilai Rp27,145 miliar dari pagu anggaran Rp28,4 miliar. Sementara untuk zona II ini dimenangkan PT SHI dengan pagu anggaran sebesar Rp29,5 miliar. PT SHI adalah perusahaan lama yang telah mengelola angkutan sampah zona II di tahun 2022 lalu.
Pj Walikota Pekanbaru juga menyoroti kinerja operator angkutan sampah, karena dinilai belum maksimal. Sejumlah TPS liar juga masih ada di sejumlah ruas jalan. (Ades)
