PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) melalui program Universal Health Coverage (UHC). Pasalnya untuk program ini butuh anggaran yang besar guna menjamin layanan kesehatan masyarakat.
Pemko Pekanbaru untuk tahun ini sudah menganggarkan Rp40 miliar agar program tersebut bisa berjalan. Targetnya, warga yang memiliki KTP Pekanbaru bisa berobat secara gratis di fasilitas kesehatan pemerintah dan yang bekerjasama dengan BPJS.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan, Pemko Pekanbaru meminta ke pemerintah provinsi untuk menambah dana budget sharing agar program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah bisa terus dijalankan pada 2024 mendatang.
Pada tahun ini dana budget sharing yang diberikan provinsi hanya untuk 83 ribu dari total 169 ribu warga yang didaftarkan sebagai penerima UHC.
“Sisanya, itu pemerintah kota. Kita 86 ribu. Ini kita butuh uang Rp41 miliar lebih. Untuk itu, kita berharap provinsi bisa menaikan budget sharing, sehingga kita tetap bisa UHC tahun depan,” kata Indra Pomi Nasution, Rabu (2/8).
Disamping itu, kata Indra, Pemko Pekanbaru juga berharap adanya kontribusi dari perusahaan swasta yang beroperasi di Kota Bertuah guna menyukseskan UHC.
“Begitu juga dengan dukungan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dan semua elemen yang bisa membantu kita menstabilkan Pekanbaru dalam hal UHC,” terangnya.
Karena dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemko Pekanbaru tidak bisa bergerak sendiri menjalankan berbagai program yang disusun untuk kepentingan warga di Kota Pekanbaru. Salah satunya JKPB yang baru dilaunching pada 28 Juli kemarin.
“Tetapi kita butuh dukungan semua pihak, provinsi dan lain-lain. Kemudian kita juga terus berkoordinasi dengan Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi) terkait data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kita. Makin banyak yang masuk DTKS, maka makin sedikit biaya yang kita tanggung, karena sudah masuk JKN,” jelasnya.
“Kemudian kita juga butuh kepedulian dari masyarakat. Jadi yang sudah terdaftar (di BPJS Kesehatan), itu jangan sampai nunggak (iurannya). Kalau nunggak, itu akan mempengaruhi keaktifan dari BPJS yang ada di Kota Pekanbaru,” pungkasnya. (ades)
