PEKANBARU – Gedung utama Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru segera dirobohkan pasca terbakar Maret 2023 lalu. Gedung ini dihancurkan seiring proses penghapusan aset milik Pemerintah Kota Pekanbaru ini rampung.
Rencananya, gedung yang berada Jalan Sudirman ini bakal dirobohkan mulai pekan depan. Pemko Pekanbaru bakal membangun ulang gedung layanan tersebut. Pj Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan, penghapusan aset gedung utama MPP itu sudah diproses. Surat penghapusan aset telah terbit.
“Dalam sepekan atau dua pekan mendatang, kami akan robohkan,” kata Muflihun, Rabu (30/8).
Ia menuturkan, sejauh ini Pemko Pekanbaru memang masih belum menentukan arah pembangunan pada lahan eks gedung utama MPP yang terbakar itu. Namun, ada dua pilihan atau rencana yang harus ditempuh melalui uji publik.
“Hari ini, kami belum memutuskan akan membangun apa. Karena ada dua opsi yaitu dibangun alun-alun kota atau tetap dibangun MPP,” jelas Muflihun.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Selasa (15/8) kemarin mengatakan, sebelum memulai pembangunan akan dilakukan Focus Grup Discussion (FGD) antara pemerintah kota dengan, tokoh masyarakat, akademisi, dan pihak lainnya.
FGD dilakukan untuk menentukan arah pembangunan. Namun, setakat ini dikatakan Indra Pomi, pemerintah kota ingin dan berencana membangun kembali bangunan utama MPP Pekanbaru di kawasan itu juga. Lokasinya bisa disamping gedung A atau di sudut gedung C.
Sementara gedung B yang terbakar tersebut akan dirubuhkan dan dijadikan sebagai alun-alun kota. Alun-alun ini akan menyambung hingga menyebrangi jalan menuju ke RTH Putri Kacamayang.
“Jadi, alun-alun ini akan kita sambungkan ke RTH Putri Kacamayang. RTH Kacamayang nanti akan menyambung ke RTH di Jalan Diponegoro. Jadi kawasan itu nanti akan menjadi ruang terbuka hijau di Pekanbaru,” terangnya.
Saat ini Dinas PUPR Pekanbaru tengah melakukan desain terkait rencana pembangunan ini. Setelah desain selesai akan dibawa dalam forum diskusi. Pemerintah kota juga berdiskusi dengan DPRD untuk proses penganggaran.
Berkemungkinan jika disetujui oleh semua pihak, pembangunan bisa dilakukan mulai tahun 2024 mendatang sesuai dengan hasil kesepakatan dalam FGD yang bakal digelar nantinya. (ades)
