PEKANBARU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau agar menganalisa pendapatan dalam menyusun APBD 2024.
Sebab, berkaca dari APBD 2023 ini, ada pendapatan yang dianggap tidak dianalisa dengan baik. Kondisi itu mengakibatkan berpotensi terjadi defisit anggaran.
“Semua pendapatan harus dianalisa. Jadi kita berharap Pemerintah Provinsi Riau untuk anggaran 2024 nanti tidak mengahayal-hayal. Yang belum pasti jangan dimasukkan,” ucap Sekretaris Komisi II DPRD Riau Husaimi Hamidi kutip cakaplajh.com, Senin (07/08/2023).
Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Seperti rencana pendapatan atas kepemilikan saham Participating Interest (PI) sebesar 10 persen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terhadap Blok Rokan.
Meski sebelumnya telah dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan PT Riau Petroleum Rokan (RPR). Namun, belum ada kepastian PI 10 persen yang diperkirakan mencapai Rp400 miliar itu bisa masuk ke kas daerah.
“Tahun ini saya pastikan defisit. Meski PI itu cair Rp400 miliar, tapi tidak bisa diterima. Boleh itu nanti PI itu masuk di tahun berjalan, tapi anggaran dasar perseroannya harus diubah. Sekarang kan belum,” kata Husaimi. (ckp)
