PEKANBARU – Wakil ketua Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra mengatakan PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) idealnya berkantor di Provinsi Riau. Pasalnya, operasional perusahaan Migas tersebut berada di Riau.
“Idealnya memang PHR itu iya, harus berkantor di Riau, tidak di pusat gitu,” ujar
Zulkifli.
Menurutnya, sama dengan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak, berkantor di Jakarta. Sementara BUMD tersebut berada dibawah PT SPR. Ia mengatakan, hal itu terjadi kemungkinan karena perusahaan tersebut bergerak di bidang Migas sehingga memilih berkantor di pusat.
“Dulu alasannya supaya pelaksanaan administrasi dan laporan segala macam itu bisa
langsung, tidak harus dari Riau,” ujar politisi asal fraksi Demokrat tersebut.
Zulkifli mengakui dengan berkantornya PHR di Jakarta Pemerintah daerah memang kesulitan berkoordinasi. Tapi masalahnya pada regulasi.
“Memang menyulitkan, Tapi memang regulasinya dari dulu sudah seperti itu , bagaimana
gitu,” tanya Zulkifli.
Yang pasti kata Zulkifli, DPRD Riau berharap agar PHR berkantor di Riau seperti Caltex
Rumbai.
Sebelumnya, Komisaris Utama (Komut) PT Pertamnina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menyoroti kantor mewah PHR di Jakarta. Ia meminta agar anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) itu balik kandang berkantor di wilayah operasionalnya di Pulau Sumatera.
Tak tangung-tanggung, PHR menyewa kantor mewaah di Jakarta Rp382 miliar pertahun. Uangnya pastilah dari disisihkan dari penjualan hasil minyak Blok Rokan. Jadi kalau dana bagi hasil (DBH) yang menjdai bagian daerah pasytilah sedikit karena dipotong pajak ini itu, termasuk sewa kantor.
“Betul-betul tak habis pikir, dimana akal budi mereka,” kata tokoh masyarakat Riau Chaidir dalam suatu kesempatan.(fin)
