PEKANBARU – Kegaduhan yang terjadi pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) setiap
tahun, dipicu oleh ketidakcukupan daya tampung SMA/SMK Negeri khususnya di kota
Pekanbaru. Oleh karena itu Pemerintah provinsi Riau (Pemprov Riau diminta
memprioritaskan pendidikan.
Hal itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Marwan Yohanes menanggapi kegaduhan
PPDB dan program Wajib belajar (Wajar) 12 tahun, Senin (28/8/23).
“Jadi semuanya kalau sudah tidak cukup sama dengan pemilu yang hiruk pikuk. Karena
kursi cuma 65 untuk DPRD Provinsi Riau. Yang berebut ribuan. Tentu agak hiruk pikuk,
begitu juga dengan PPDB. Alhasil, masing-masing menggunakan caranya sendiri, yang
penting anaknya sekolah ,” ujarnya.
Politisi asal fraksi Gerindra itu mengatakan, program Wajar 12 tahun bak dilema.
Pasalnya disatu sisi pemerintah mewajibkan Wajar 12 tahun namun disisi lain Pemprov
Riau juga tidak menyediakan fasilitas.
“Kadang-kadang kita mementingkan yang tidak penting. Contoh, olahraga, stadion itu
penting. Mana lebih penting dibanding ruang kelas,” tanya Marwan.
Menurutnya UU sudah mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan 20 persen.
Dicbeberapa kesempatan kata Marwan, dirinya selalu menyampaikan bahwa indikator
orang sejahtera ada 3. Yakni, sehat badannya, cerdas otaknya, dan minimal berisi
kantongnya.
Kalau ketiga indikator itu sudah terpenuhi sebut Marwan, maka 30 persen tingkat
kesejahteraan sudah diraih.
“Makanya pemerintah harus menganggarkan sebanyak-banyaknya pelayanan masyarakat
untuk sehat. Apakah fasilitas kesehatannya, tenaga kesehatannya, peralatannya,
lingkungannya, harus mengarah kesitu semua,” tukasnya.
Indikator kedua ucap Marwan, cerdas otaknya. Cerdas itu berkaitan dengan pendidikan.
Baik pendidikan formal maupun non formal. Yang normal adalah bangunan sekolah yang
dibangun oleh pemerintah.
“Siapkan sarana pendidikan mulai dari PAUD sampai ke Perguruang Tinggi. Yang non
formal, banyak lembaga-lembaga yang melaksanakan pendidikan yang bisa membangun
kecerdasan orang. Yang bisa nanti membangun kehidupan warga,” ujarnya.
Yang ketiga kata Marwan adalah tebal kantongnya, minimal berisi kantongnya. Jadi
itulah indikator sejahtera, ucapnya.
Dikatakan Marwan, orang yang ekonominya bagus duitnya banyak, cerdas, pendidikannya
tinggi, tetapi sekali seminggu masuk rumah sakit, itu tidak termasuk kategori
sejahtera.
“Kan ndak sejahtera namanya itu,” tukasnya.
Ia mengatakan, program Gubri Syamsuar tentang Wajar 12 tahun, belum terpenuhi.
Pasalnya Wajar 12 tahun dikatakan terpenuhi, apabila anak-anak sekolah sudah
tertampung di Negeri.
“Cuman kadang-kadang di Swasta karena ada biaya sehingga banyak keluarga kita yang
belum mampu,” ujar dia.
Ia mengaku, kalau semua bisa di negeri persoalannya bagaimana pula dengan sekolah
swasta. Jadi ini dilema, ujarnya.
Saat ditanya apakah Swasta juga memperoleh BOSDA, Marwan mengatakan bahwa itu sudah ketok palu.
“Artinya kita mendorong beberapa persen dari BOSDA itu kita bantu termasuk afirmasi. Mereka yang tidak mampu masuk ke Swasta kita bantu dengan BOSDA. Tapi kita berharap Swasta juga harus memperhatikan kualitas, jangan hanya mengharapkan BOSDA nya saja,” pungkasnya. (fin)
