PEKANBARU – Tenaga Ahli (TA) Banggar DPRD Riau Nifzar Rahman mengatakan, bahwa hingga hari ini DPRD Riau belum menerima Ranperda Laporan Hasil Pertanggungjawaban APBD Provinsi Riau tahun 2022.
“Kondisi Riau hari ini, bahwa Ranperda pertanggungjawaban APBD Provinsi Riau tahun 2022, memang belum kita terima,” ujar Nifzar Rahman usai menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Sumbar secara tertutup di ruang Medium DPRD Riau, Rabu (5/7/23).
Nifzar Rahman menjelaskan, dalam kunker dan silaturahmi DPRD Sumbar ke DPRD Riau ini, mereka bertukar pikiran terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2022.
Dalam diskusi tersebut beber Nifzar,
substansi yang DPRD Sumbar perdalam diantaranya, mengenai tindaklanjut temuan BPK, regulasi yang mengharuskan Perda selesai per 30 Juni, dan memperdalam mengenai serapan anggaran.
Menjawab hal itu, ucap Nifzar, pihaknya menjelaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban APBD Riau tahun 2022, belum diterima. Jadi belum disampaikan oleh Pemerintah daerah.
Pihaknya, sebut Nifzar, mengaku DPRD Riau baru saja menerima penyerahan LHP tentang laporan pertanggungjawaban keuangan pada Senin 3 Juli kemarin. Dan ini merupakan salah satu bahan dalam
pertanggungjawaban, katanya.
“Jadi yang bisa kita berikan masukan kepada mereka diantaranya, terkait dengan temuan BPK. Yang kita lakukan di Provinsi Riau itu, tatanannya tindaklanjut pengawasan di lembaga DPRD. Kalau sifatnya administrasi, dituntaskan melalui administrasi,” ujarnya.
Ia mengatakan kalau temuan itu menyangkut keuangan, oleh OPD yang bersangkutan harus diselesaikan. Sehingga hasil LHP BPK tersebut, dapat ditindaklanjuti atau berkurang dari temuan yang ada.
Sementara mengenai serapan anggaran yang tinggi di akhir tahun Nifzar menjelaskan, bahwa Riau juga mengalami hal serupa. Sebetulnya Pemda sudah menyusun sistem prosedur keuangan daerah.
“Jadi ada prosentase pencairan pada triwulan 1, 2, e dan 4. Hanya saja pada triwulan sebelum-sebelumnya ada yang tertinggal. Maka terakumulasi di triwulan ke 4 sehingga tinggi grafiknya,” tukasnya.
Ketika disinggung mengenai ketidakhadiran satupun anggota DPRD Riau atas kunker DPRD Sumbar itu, Nifzar mengatakan secara kelembagaan kedatangan tamu ini diketahui melalui Sekretariat dewan.
Hanya saja, anggota-anggota DPRD Riau punya agenda yang sudah terjadwal. Seperti anggota fraksi Golkar seluruhnya menghadiri kegiatan bimtek. Begitu juga dengan fraksi lain yang sudah punya agenda tersendiri, tandasnya.
Sebelumnya, ketua DPRD Sumbar Supardi SH mengaku studi banding ke DPRD Riau ini sudah koordinasi sebelumnya. Kendati tak kecewa, Supardi mengaku memaklumi kondisi tersebut.
“Kita dari DPRD Sumbar melakukan study banding (stuban) laporan pertanggungjawaban keuangan APBD 2022,” ujarnya saat ditemui, Rabu (5/7/23).
Sementara pantauan awak media, puluhan anggota DPRD Sumbar diterima oleh Kabag Umum Setwan DPRD Riau, Tengku Ikhsan diruang Medium DPRD Riau. (fin)
