PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 untuk ke-11 kalinya. Sementara DPRD Riau meminta Pemprov agar mempertahankan predikat tersebut.
Hal ini terungkap dalam rapat paripurna DPRD Riau yang dihadiri Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Riau, Senin (3/7/23).
Menurut BPK Perwakilan Riau, opini WTP artinya informasinya sudah diungkapkan dengan benar. Sudah mengikuti SPI dan ketentuan peraturan dengan benar. Pengungkapkannya informasi sudah sesuai standar. Namun pasti ada cacat kecil-kecil.
Cacat kecil-kecil ini ucap BPK, secara material tidak melewati batas menejemen risiko yang ditetapkan. Oleh karena itu, opini WTP itu hasil kerja keras Provinsi Riau sendiri. Jadi bukan pemberian dari BPK.
Ketika ditanya mengenai auditor BPK yang terlibat kasus dugaan korupsi Bupati Kepulauan Meranti HM Adil SH, BPK mengatakan apa yang terjadi adalah pembelajaran.
“Jadi begini. Permainan yang terjadi atau kesalahan yang terjadi, itu adalah pembelajaran. Itu adalah proses. Seperti saya sebutkan, yang namanya orang pasti ada cacatnya. Sakitnya pun ada, pasti berproses,” ujarnya.
Menurut BPK proses tersebut ada kontrolnya. Kontrol pertama dari APIP, Dirjen di masing-masing daerah. Kemudian fungsi pengawasan dari DPRD. Fungsi pembinaan dari gubernur dan fungsi pemeriksaan dari BPK.
Dalam proses itu sebut BPK Perwakilan Riau, ada perbaikan-perbaikan. Justru di situ pihaknya menghimbau kepada teman-teman media, apabila melihat hal-hal yang tidak benar, silahkan dilaporkan.
“Laporan ke BPK bisa, ke Pemprov bisa, DPR pun bisa. Jadi WTP itu tidak menjamin tidak ada korupsi,” ujarnya.
Menyikapi hal itu, politisi Partai Demokrat DPRD Riau Manahara Napitupulu SH mengatakan, opini WTP tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan ditindaklanjuti.
“Bukan saja sebatas WTP. Tapi eksyen di lapangan, percepatan pembangunan itu yang dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian tetap dalam tatanan efektif, efisien dan transparan,” ucapnya.
Sebaliknya masyarakat diharapkan dapat mendukung WTP tersebut termasuk juga insan Pers. Anggota dewan juga dari Dapil masing-masing, sudah berupaya menggapai pembangunan itu supaya ada keseimbangan.
“Kemudian masyarakat juga kiranya mengapresiasi hal-hal yang sudah dilakukan pemerintah secara maksimal,” tutup Manahara. (fin)
