Pekanbaru – Program Wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar tahun ini patut diapresiasi. DPRD Riau meminta Pemprov Riau agar program tersebut bukan hanya sekedar angin sorga, melainkan bisa betul-betul terwujud.
Penegasan itu disampaikan anggota Komisi V DPRD Riau Ade Agus Hartanto menanggapi adanya wacana Pemprov Riau bekerjasama dengan sekolah Swasta dalam membiayai siswa kurang mampu, Senin (10/7/23).
“Beberapa waktu lalu Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau mengeluarkan statemen bahwa akan menanggung semua anak-anak yang tidak mampu di sekolah Swasta. Iyah, kita apresiasi namun kita tetap awasi kebenarannya,” ucap Ade Agus.
Politisi asal fraksi PKB DPRD Riau itu mengaku, pihaknya sejauh ini belum melihat di mata anggaran APBD 2023 program Wajar tersebut.
“Nah, ini yang kita awasi. Menggunakan apa, anggaran dari mana, sehingga bukan hanya angin dari sorga aja. Tapi betul-betul implementasinya itu terwujud,” ucap Ade Agus.
Menurutnya, program Wajar 12 tahun itu sudah disuarakan DPRD Riau dari dulu. Yakni, bagaimana agar Pemprov Riau menggandeng sekolah-sekolah Swasta yang berkewajiban menampung anak-anak Riau bisa bersekolah disana dengan fasilitas dan perlakuan yang sama dengan anak-anak yang sekolah di negeri, ucapnya.
“Karena ini kita dihukum bukan hanya nilai dan prestasi, tapi kita dihukum oleh yang namanya zonasi. Jangan sampai anak-anak tak memiliki zonasi dan putus sekolah karena zonasi ini,” tegas Ade Agus.
Ade Agus mengakui, khusus di kota Pekanbaru tahun ini ada penambahan unit sekolah baru. Namun hal itu belum menjawab kebutuhan siswa lulusan SMP yang jumlahnya puluhan ribu setiap tahun.
“Dan tak mungkin pula semua sekolah ini dinegerikan. Makanya ada kerjasama dengan pihak Swasta. Yang mana kerjasama ini juga membantu kita yang ada di Provinsi Riau ini,” tukasnya. (fin)
