JAKARTA – Ikhwal berkantornya PHR di Jakarta sudah lama menjadi sorotan masyarakat, termasuk pemerintah daerah di Riau dan pelaku usaha lokal. Elemen daerah menginginkan agar PHR berkantor di Riau sebagai daerah operasional Migas terbesar yang digarap PHR. Hal ini menjadi sorotan keras Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait keberadaan kantor mewah PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Jakarta. Ia meminta agar anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut balik kandang berkantor di wilayah operasionalnya di Pulau Sumatera.
“Kita bicara hulu Rokan, PHR. Masak kantor pusatnya ada di gedung mewah di Kuningan, terus sewa lagi. Kenapa tidak pakai kantor yang ada di Rokan,” tanya Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Dia membandingan antara PHR dengan Chevron saat dulunya menjadi pengelola Blok Rokan. Menurutnya, Chevron berkantor pusat di Jakarta karena perusahaan itu memiliki sektor usaha lain dan berkepentingan punya urusan dengan SKK Migas dan institusi lain dalam menjalankan usahanya.
PHR menjadi pengelola Blok Rokan usai masa kontrak PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tidak diperpanjang oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Per 9 Agustus 2021 silam, PHR resmi menjadi operator Blok Rokan yang dikenal memiliki cadangan minyak besar di tanah air.
Menurut Ahok, kantor pusat PHR di Jalan Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan semestinya dipindahkan ke wilayah operasional perusahaan di Pulau Sumatera. Wilayah kerja PHR terbentang mulai dari Aceh sampai Sumatera Selatan. Lebih dari 90 persen produksi minyak PHR berada di Blok Rokan, Riau.
Ahok menginginkan seluruh kantor anak usaha Pertamina pindah ke wilayah operasional sesuai dengan sektor bisnisnya, tidak lagi di Jakarta. Kantor mewah perusahaan di Jakarta dinilai tidak efisien dan efektif.
Ia ingin agar seluruh anak usaha PHE berkantor di wilayah kerja masing-masing, sehingga tak perlu menyewa kantor pusat di Jakarta.
Wilayah kerja PHE dibagi menjadi 5 regional, meliputi 40 wilayah kerja domestik yang terdiri dari 27 blok operator dan 13 blok non-operator, serta 27 wilayah kerja internasional di-13 negara meliputi kawasan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah.
Secara rinci, untuk 5 wilayah regional tersebut yakni mencakup Regional Sumatera yang pengelolaannya diberikan ke PHR, Regional Jawa dikelola PT Pertamina EP (PEP), Regional Kalimantan dikelola PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Regional Indonesia Timur dikelola PT Pertamina EP Cepu (PEPC), serta Regional Internasional dikelola PT Pertamina Internasional EP (PIEP).
“Masak PHE saja sewa kantor mau Rp 300-an miliar? Kenapa tidak ke sana saja,” kata Ahok.
Kantor pusat PHR di Jakarta yang disebut mewah sudah ada sejak era kepemimpinan Jaffee Arizon Suardin menjabat Direktur PHR beberapa tahun silam. Sejak Senin (22/5/2023) lalu, kursi panas orang nomor satu di PHR dipegang oleh Chalid Said Salim. Jaffee sebelumnya bertugas sebagai Direktur PHR sejak 6 Mei 2021 silam.
Sejak PHR mengelola Blok Rokan yang dikenal dengan ‘Era Blok Rokan Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi’, justru komunikasi dengan perusahaan terasa semakin jauh dan sulit. Padahal, semula warga lokal berharap rentang komunikasi bisa dipersingkat.
“Kami saja pun makin sulit berurusan. Kami kira dulu urusan makin gampang karena Blok Rokan dikelola anak bangsa, BUMN. Tapi justru makin sulit. Ngapain berkantor di Jakarta, di Riau kan banyak gedung yang ditinggalkan Chevron dulu,” kata seorang pelaku usaha lokal di Pekanbaru, Rabu (19/7/2023).
Ia mendukung sikap Ahok untuk segera mengembalikan kantor PHR ke kandang utamanya di Riau.
“Sudah tepat sikap dari Pak Ahok. PHR memang harus berkantor pusat di Riau. Karena di sini basis bisnisnya, urusan ke Jakarta semua bisa serba online,” kata pengusaha tersebut.
Chevron meninggalkan beragam aset berupa gedung yang besar dan luas. Misalnya perkantoran di Rumbai, Pekanbaru yang bisa dipakai sebagai kantor PHR.
“Banyak kok fasilitas yang bisa dijadikan kantor PHR. Di Rumbai Pekanbaru, di Duri juga ada. Kurang mewah apa itu? Jadi ngapain harus bayar sewa mahal-mahal dan jauh pula di Jakarta,” tegasnya seperti dilansir sabangmeraukenews.
Menurut Ahok, aset-aset yang terbangkalai perlu dioptimalkan pemanfaatannya. Ahok bilang, dengan pemanfaatan aset-aset milik Pertamina yang ada di wilayah kerja masing-masing anak usaha, maka perusahaan bisa menghemat biaya karena tak perlu lagi menyewa gedung di Jakarta.
“Prinsipnya, ngapain kamu punya rumah, rumah kamu dibiarin, didudukin penghuni yang tidak berhak, terus kamu sewa rumah, lucu enggak? Kamu kerjanya deket rumah kamu dong. Itu saja logikanya,” tutup Ahok. (win)
