PEKANBARU – Sejumlah orang tua siswa yang mengklaim Masyarakat Pejuang Zonasi (MPZ), menggeruduk DPRD Riau, Rabu (21/6/23). Mereka menuntut transparansi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 sebagaimana janji Komisi V DPRD Riau sebelumnya.
Koordinator MPZ Sri Deviyani didampingi puluhan orang tua siswa saat dikonfirmasi mengatakan, kedatangan mereka terkait polemik zonasi yang dinilai tidak transparan dan penuh kecurangan dalam PPDB 2023.
“Jadi kami lagi ke sini sehubungan dengan laporan yang sudah kami masukkan sebelumnya ke Komisi V. Mengenai PPDB yang diduga ada kecurangan-kecurangan. Sehingga menggusur hak anak tempatan,” ujarnya.
Berdasarkan temuan di lapangan ucap Sri, ada 1 anak yang bisa masuk 2 kali. Harusnya kalau di sistem, itu tidak mungkin. Kemudian adanya KK tumpangan.
“Kita dapat fakta bahwa anak tersebut tinggal di daerah lain, tapi masuk ke KK sekitar sekolah. Hal-hal seperti itu yang membuat anak tempatan itu tersingkir,” beber Sri.
Jadi kata Sri, kedatangan MPZ ke Komisi V DPRD Riau untuk menanyakan progres. Ternyata Komisi V hari ini kosong, dinas luar.
Padahal sebelumnya kata Sri, Ketua Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung SH berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau dan pihak terkait, termasuk panitia PPDB. Akan tetapi hingga hari ini mereka tidak mengetahui progresnya. Sementara orang tua sudah cemas, sudah menangis.
Adapun orang tua yang mengadu ke DPRD Riau yang mendaftar di SMAN 1, 8 dan 9. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah.
“Informasi ini kita dapatkan dari anak itu sendiri, di mana temannya yang tidak masuk zonasi bisa masuk,” tambah Sri.
Sri Deviyani mengaku, siswa titipan pejabat sejauh ini belum ia temukan. Ia mengaku, bisa jadi yang melakukan verifikasi benar itu anak zonasi karena tidak transparan di sistem. Makanya kita minta verifikasi faktual secara transparan. (fin)
