PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) meluncurkan tiga inovasi layanan administrasi kependudukan, Senin (19/6).
Seluruh layanan ini merupakan hasil kerjasama dengan sejumlah pihak. Ada kerjasama dengan TP PKK Pekanbaru di seluruh kecamatan, Kantor Kementrian Agama Pekanbaru dan Grab Indonesia.
“Ada Layanan Andong, Plakat Kecil dan Jaka Bagus,” kata Pj Walikota Pekanbaru Muflihun dalam peluncuran.
Adanya layanan ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan masyarakat. Layanan Andong misalnya, masyarakat bisa mendapat kemudahan lewat pengantaran KTP dan KIA. Inovasi tersebut kerjasama dengan pihak grab yang langsung diantar ke rumah. Inovasi ini diberi nama Anterin Dong (Andong).
“Ini salah satu yang menjadi perhatian, bagaimana masyarakat tidak lagi terbuang waktunya untuk antre, baik secara online ataupun manual ke kantor Disdukcapil Kota Pekanbaru,” terangnya.
Jadi masyarakat hanya mengeluarkan ongkos kirim saja, kalau untuk pengurusan KTP-nya tetap gratis.
Yang kedua adalah kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam penerbitan kartu keluarga dan KTP-El bagi pasangan yang baru menikah melalui seluruh kantor urusan agama (KUA) se-Kota Pekanbaru. Hanya dengan sekali permohonan akan diterbitkan buku nikah, kartu keluarga baru dan KTP-el berstatus kawin.
“Hal ini jelas akan berdampak sangat baik terhadap validasi data kependudukan Kota Pekanbaru, sehingga perencanaan pembangunan dapat tepat sasaran, baik di bidang pemerintahan, maupun kemasyarakatan,” jelasnya.
Dan inovasi yang ketiga adalah kerjasama peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat dengan Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru. Anggota TP PKK di kecamatan nantinya bisa aktif membantu masyarakat disabilitas.
“Tim penggerak PKK yang merupakan mitra pemerintah dalam menunjang program pembangunan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga hadir sangat dekat di tengah-tengah masyarakat dengan 10 program pokok PKK-nya,” ungkapnya.
Ia menilai, banyak persoalan yang timbul apabila masyarakat belum mempunyai data dan dokumen kependudukan sehubungan dengan program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan perekonomian.
“Dengan kerjasama ini diharapkan kedepan masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap agar mereka dapat menjadi peserta program-program pemerintah dan juga dapat diterima dalam pelayanan publik lainnya,” pungkasnya. (Ades)
