PEKANBARU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau diminta untuk memanggil instansi terkait apakah target Rp 800 miliar yang harus disetorkan PT Riau Petroleum ke Pemprov Riau tahun 2023 ini bisa tercapai apa tidak. Pasalnya setoran deviden Rp 417 miliar tahun lalu hingga berakhirnya tahun anggaran, tidak terealisasi.
Hal itu dikemukakan Wakil ketua Komisi II DPRD Riau Zulfi Mursal usai rapat paripurna DPRD Riau, Senin (12/6/23).
“Kita mencoba memverifikasi Banggar agar kiranya melakukan pemanggilan kepada pihak terkait apakah kira-kira bisa terealisasi apa tidak,” ujarnya.
Politisi asal fraksi PAN DPRD Riau itu mengungkapkan, tahun lalu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dianggarkan Rp 417 miliar. Akan tetapi sampai akhir tahun anggaran tidak terealisasi.
“Oleh karena itu kita juga meminta kepada Banggar untuk memanggil pihak terkait. Kira-kira ada kemungkinan ndak terealisasi. Kalau tidak, apa jalan keluarnya. Itu kan Banggar sama TAPD,” ucap Zulfi.
Politisi asal fraksi PAN itu menegaskan, jika setoran deviden sebesar Rp 800 miliar yang dianggarkan tersebut tidak terealisasi, PT Riau Petrolium harus dievaluasi.
“Harus dievaluasi. Mungkin sumber daya manusianya tidak kapabel dalam menjalankan BUMD tersebut,” ucap dia.
Zulfi mengatakan, jika terealisasi harus diapresiasi. Yang dikhwatirkan ucapnya, bukan PT Riau Petrolium nya. Melainkan program-program pemerintah melalui APBD Provinsi Riau tahun 2023, tandasnya.
“Kalau ini tidak terealisasi tentu banyak program-program yang dibatalkan atau tidak jadi dianggarkan,” tukas Zulfi. (fin)
