Pekanbaru – Kendati sudah dioperasionalkan 2 tahun lalu, namun ganti rugi lahan masyarakat desa Balai Raja kecamatan Pinggir hingga kini masih menjadi persoalan. Mereka mengaku sebagian tanah mereka masuk dalam kawasan Jalan TOL Pekanbaru – Dumai (Permai).
Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Riau, Senin (20/2/23).
“Rumah dan tanaman mereka yang baru diganti rugi. Sementara tanah mereka belum,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Riau Abdul Kasim usai RDP.
Oleh karena itu sebut Abdul Kasim, warga desa Balai Raja Kecamatan Pinggir mendesak pemerintah untuk memperjelas status tanah mereka terutama di pintu TOL. Pasalnya, sebagian ada yang sudah menerima ganti rugi dan sebagian belum.
“Intinya mereka ini belum dapat pembayaran ni. Padahal tanah mereka masuk dalam kawasan 100 meter Jalan TOL Permai,” ucapnya.
Politisi PKS DPRD Riau asal dapil Dumai itu menjelaskan, khusus untuk warga desa Balai Raja ada 73 orang yang belum menerima ganti rugi.
“Di pinggir ada 73. Belum lagi di pintu gerbang TOL Dumai. Sama halnya dengan di kecamatan Pinggir, di pintu TOL Dumai sebagian belum ada yang diganti rugi,” tukasnya.
Menyikapi hal itu, Abdul Kasim berjanji akan melakukan pertemuan dengan instansi terkait.
“Tadi kita dapat informasi dari bu Kepala Biro Hukum Provinsi Riau, Elly Wardhani bahwa Menteri ATR sudah turun. Dan Gubernur Riau Syamsuar sudah menyampaikan 12 kasus lahan,” ujar Abdul Kasim.
RDP yang dipimpin oleh ketua Komisi I DPRD Riau Edy M. Yatim itu juga turut dihadiri anggota Komisi I lainnya. Diantaranya, Mardianto Manan, Ali Rahmad Harahap, Andi Darma Taufik dan Suprianto S.
Sementara dari Pemprov Riau, Kepala Biro Hukum Elly Wardhani didampingi satu orang staf. Sedangkan dari pihak warga, dihadiri Samianto bersama 4 warga desa Balai Raja. (fin)
