Pekanbaru – Kedudukan Indra Pomi Nasution menjabat kursi Penjabat Sekretaris daerah pemerintah Kota Pekanbaru dinilai tidak layak.
Ketidaklayakan itu dinilainya lantaran gagal menangani sejumlah persoalan di Kota Pekanbaru saat pemerintahan Kota Pekanbaru masih dibawah kepemimpinan Firdaus.
“Sejak Indra Pomi menjabat Kadis PUPR Kota Pekanbaru. Banyak jalan berlubang, banjir sering terjadi dimana-mana akibat drainase yang tidak maksimal dan minim perbaikan,” Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen-DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anti Korupsi (LSM-Bara Api), Afifuddin, Minggu (29/01/2023).
Selain itu, Afifuddin menilik dari keterseretan nama Indra Pomi pada pusaran kasus korupsi pembangunan Jembatan Water Front City Kampar. Dalam kasus merugikan negara itu, Indra Pomi beberapa kali diperiksa KPK. Kapasitasnya saat itu sebagai Kepala Dinas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar.
Tak pelak kasus itu pun dinyatakan lengkap dan di limpahkan ke Pengadilan Pekanbaru oleh Jaksa KPK. Dari kasus korupsi itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Adnan di vonis 4 tahun kurungan.
“Saat Indra Pomi jadi Kadis di Kabupaten Kampar. Adnan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan WFC pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar divonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta atau subsider enam bulan kurungan. Terdakwa lainnya yakni I Ketut Suarbawa selaku Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya sekaligus Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya,” tegasnya.
Berkaca history itu, Afifuddin meminta Pj Walikota Pekanbaru Muflihun untuk memberhentikan dan mengganti Indra Pomi Nasution dengan ASN berprestasi.
“Sebaiknya Indra Pomi diganti dengan ASN berprestasi, muda dan cekatan agar bisa bekerja maksimal,” pungkas Afifuddin.***
