Pekanbaru – Pasca berakhirnya kontrak pengelolaan pasar Sail Pekanbaru oleh PT Riau Kerta Raharja pada 3 Juli lalu, kini dikelola sementara oleh Pemko Pekanbaru melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP).
Kepala DPP kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin melalui Kabid Pasar Hendra Putra, mengatakan dalam pengelolaan sementara ini pihaknya kini melakukan pembenahan. Diantaranya, relokasi pedagang, halaman parkir, dan penertiban pedagang diluar pagar.
“Untuk pengelolaan Pasar Sail, alhamdulilah saat ini berada di Pemko Pekanbaru melalui DPP,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (13/12/22).
Hendra Putra menceritakan, sebelumnya Pasar yang berada di Jalan Hangtuah ini dikelola oleh PT Riau Kerta Raharja. Namun setelah 20 tahun perjanjian kerjasama berakhir pada 3 Juli lalu, kini dikelola sementara oleh Pemko Pekanbaru yang dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) kota Pekanbaru.
Untuk mengelola Pasar Sail ini sebutnya, perlu dilakukan pembenahan.
“Kemarin kita melakukan gotong royong bersama yang dipimpin langsung oleh Plt Sekdako Pekanbaru Indra Pomi, Kadis DPP Zulhelmi Arifin, Kasatpol PP, Camat Sail, Lurah Suka Mulya, LPM Sail, dan Perwakilan Pedagang pada hari Minggu kemarin.
Selain itu, hal yang perlu dibenahi lagi kata Hendra, meliputi usulan para pedagang agar direlokasi ke lantai 1. Kemudian halaman parkir yang kini berlobang disana sini supaya bisa nanti dibantu dari Dinas PUPR dibase atau disemenisasi,” ujarnya.
Kemudian, Satpol PP bersama pihak Kecamatan agar menertibkan pedagang yang berjualan diluar pagar. Mulai dari gerbang masuk, sampai gerbang keluar termasuk pedagang yang berjualan di samping Pasar Sail.
“Tentunya kita dari Disperindag tidak bisa bekerja sendiri. Karena menyangkut asset Pemko Pekanbaru maka perlu kerjasama semua pihak termasuk BPKAD,” ucapnya.
Sesuai dengan arahan Plt Sekdako kata Hendra, kedepan Pasar Sail ini diharapkan menjadi salah satu potensi PAD. Oleh karena itu Disperindag berharap agar menetapkan standar sewanya. Apakah keputusan Walikota atau Perwako.
“Kami berharap Januari 2023 sudah bisa kita pungut. Sebagai OPD yang begerak di bidang Perdagangan dan Pasar, kami berharap ada penetapan dari bapak Walikota melalui BPKAD sebagai pengelola Pasar Sail ini,” tandasnya.
Ia mengatakan untuk sementara ini, kendati personil Disperindag sangat terbatas, namun untuk mengawasi pengelolaan pihaknya menempatkan beberapa pegawai sebagai Satuan Pelaksana.
Sementara untuk pengelolaan parkir ujar Hendra, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
“Konsen kita, bagaimana agar pedagang dan pengunjung Pasar Sail lebih nyaman,” ujarnya.
Sementara dari sisi gedung tambah Hendra, meliputi perbaikan atap, saluran selokan, dan WC.
Ia pun berterimakasih atas kunjungan Plt Sekdako Indra Pomi ke pasar tersebut karena dinilai sangat respon terhadap sarana dan prasarana Pasar Sail.
Terkait lelang atas pengelolaan Pasar Sail sebut Hendra, pihaknya menunggu instruksi dari Pj Walikota.
“Kalau nantinya memang dilelang pengelolaannya, tentu ada langlah-langkah yang kita persiapkan. Dan itu perlu beberapa kajian,” ujarnya.
Terpisah, aktifis LSM Lembaga Pemerhati Kesejahteraan Rakyat (LPKR) Andrewes menilai, BPKAD dinilai abai terhadap asset-asset Pemko Pekanbaru.
“Bukan hanya pasar, BPKAD selama ini gagal mengelola asset-asset Pemko. Contohnya, sejumlah kantor Dinas dan Badan yang ditinggal pasca pindah ke Tenayan Raya,” ujarnya.
Diantaranya beber Andrewes, kantor Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Dispora dan sejumlah asset Pemko lainnya yang dibiarkan terlantar bak tak bertuan, tandasnya. (fin)
