Pekanbaru – Berdasarkan penyampaian nota Keuangan oleh Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Raperda APBD Riau tahun 2023 sebesar Rp9,8 triliun. Adapun yang menjadi skala prioritas yakni, pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, dan Kesehatan.
Hal itu disampaikan Gubri Syamsuar didampingi Sekdaprov SF Harianto usai rapat paripurna DPRD Riau, Senin (31/10/22).
“Alhamdulilah hari ini kami telah menyampaikan nota keuangan RAPBD 2023. Berkenaan dengan konstruksi tahun ini baik terhadap pendapatan, maupun belanja. Dimana pada tahun 2023 ini, APBD kita sebesar Rp9,8 triliun”, ujarnya kepada sejumlah wartawan.
Menurut Gubri Syamsuar, kondisi keuangan Riau ini, sudah bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya, Provinsi tidak boleh tergantung pada dana transfer.
“Jadi sudah diberitahu kan, masih ada defisit Rp600 miliar lebih. Itu sebenarnya bersumber dari dana transfer. Oleh karena kekurangan dana transfer itu nanti ditutupi dari sumber-sumber PAD”, tandas Gubri.
Gubri Syamsuar mengatakan, dengan peningkatan PAD ini, program prioritas difokuskan pada Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan dan Kesehatan.
Ia mengatakan, terkait kekurangan dana transfer ini pihaknya sudah melakukan loby-loby. Beberapa minggu lalu tambah Gubri, Sekda dan beberapa teman-teman kesana. Bukan hanya sekedar loby-loby tapi Pemrov Riau tetap tunjukkan data. Dan itu bisa berobah lagi, ujarnya.
“Barusan tadi kami mengikuti rapat. Patokan kita kan APBN. Kita melihat patokan APBN masih Rp14 ribu lebih per kurs dollar. Hari ini kurs dollar sudah Rp15 ribu lebih. Dollar Singapura aja sudah Rp11 ribu lebih. Berarti, ada perubahan lagi nih”, tukasnya.
Lebih jauh jelas Gubri, mengingat kondisi keuangan secara global mengalami kesulitan, mau tak mau kita harus melakukan penyesuaian.
“Artinya, apa yang kita buat tadi bisa berubah lagi tergantung kondisi ekonomi secara global”, tandasnya. (fin)
