Potret24.com – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Riau (AMPR) melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di Bapenda Pekanbaru ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (31/8/2022) lalu. Dalam hal ini menyebut nama dari Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Azwendi.
Menyikapi hal laporan AMPR ini, terkait dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Azwendi. Maka pihak FITRA Riau ini, angkat bicara dengan meminta pihaknya Badan Kehormatan (BK) DPRD Pekanbaru untuk turun tangan ini terkait dugaan kepada Azwendi, yang anggota DPRD Pekanbaru.
“Perlu adanya keterlibatan dari BK DPRD Pekanbaru untuk turun tangan terhadap masalah ini, dengan adanya keterkaitan Azwendi. Ini harus diselidiki keterlibatan dari Azwendi. Selain itu, walikota harus bisa berkolaborasi antara pemerintahan dan pihak DPRD. Artinya mesti tanggap,” ungkapnya Taufik dikutip dari derakpost.com.
Manajer Advokasi Fitra Riau, ini menilai bahwa indeks keterbukaan informasi di Pekanbaru sangat rendah. Ini jadi salah satu jadi sebab munculnya kasus-kasus seperti yang ditudingkan AMPR. Karena itu publik menilai ada permainan terkait pajak. Maka itu, Pj Muflihun harus ambil ini langkah tegas.
“Wajar saja itu, kalau publik menilai ada permainan terkait pajak. Maka, Muflihun sebagai Pj Walikota harus bisa meambil langkah tegas dalam hal ini. Jika hal itu, memang ada bukti kuat dan juga konkrit sekali. Terutama dengan LHP BPK ada permainan pajak. Maka, Pj harus sikap tegas,” kata Taufik.
Dikesempatan itu, Taufik menyarankan Pj Walikota melakukan pengungkapan fakta di lapangan tersebut, supaya hal nama pemerintah tidak tercoreng oleh oknum tersebut. Jikalau memang bukti LHP BPK kuat, maka Muflihun ini harus bisa memproses selanjutnya terutama melapor ke aparat.
Diberitakan sebelumnya, tudingan dari
massa AMPR itu terhadap Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Azwendi ini, terduga pembekinganya pajak di Bapenda terus bergulir. Bahkan laporan itupun, sudah sampai pada pihaknya KPK, pada Rabu (31/8/2022) lalu. Hal ini ada menyebut nama dari Azwendi.
Seperti disampaikan Koordinator Umum (Kordum) AMPR Zulkardi. Dia menyebut,
bahwa pihaknya ada mengantongi bukti kuat keterlibatan Azwendi dalam halnya dugaan beking pajak di Pekanbaru. ” Ya, kami tentu tidak asal melapor. Laporan yang kami buat ini disertai dengan saksi dan alat bukti,” ujarnya.
AMPR menyebut, bukti itu berupa surat panggilanya kepada pengusaha tempat hiburan malam ditandatangani Azwendi selaku Wakil Ketua DPRD. Didalam surat itu terpampang jelas pemanggilan dituju langsung pada Owner New Hunter Pub, Live Musik dan KTV Pekanbaru. Dengan surat berkops DPRD. **
