Pekanbaru – DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Kamis (29/09/2022).
Materinya, pandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan R-APBD Perubahan 2022.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama didampingi Wakil Ketua, Nofrizal.
Sementara pemerintah Kota Pekanbaru dihadiri Sekretaris daerah, Muhammad Jamil serta para kepala OPD.
Dalam paripurna itu, hampir seluruh Fraksi melontarkan pandangan terkait persoalan penanganan banjir, jalan rusak, sampah hingga persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang minim dimiliki masyarakat di Kota Pekanbaru.
“Kami Fraksi Gerinda PPP mempertanyakan secara umum, apa saja program strategis pemerintah. Baik itu masalah banjir, pengelolaan sampah, perbaikan jalan berlubang. Kita menilai Pemko masih kurang perhatiannya,” tutur juru bicara Fraksi Gerindra PPP, Nurul Ikhsan.
Selanjutnya juru bicara Fraksi Golkar DPRD Pekanbaru, Masni Ernawati menpertanyakan dampak pada kenaikan BBM dan pengaruh terhadap ekonomi masyarakat.
“Paparkan dalam perubahan anggaran ini secara komprehensif. Yang pasti, kami mendukung kinerja Pemko Pekanbaru,” tuturnya.
Kemudian juru bicara Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru, Victor Parulian menyampaikan catatan penting keluhan masyarakat terkait persoalan banjir.
Menurutnya, pemerintah Kota Pekanbaru membuat waduk dan resapan. Sedangkan terkait kesehatan, Fraksi PDI-P meminta Diskes untuk mengevaluasi BPJS.
“Kami juga meminta Dishub, agar memperbaiki PJU, karena banyak yang tak hidup. Tentu hal ini mengundang aksi kriminal. Selain itu, kami juga meminta ke Pemko, segera memperbaiki jalan rusak,” tegasnya.
Sedangkan juru bicara Fraksi PAN DPRD Pekanbaru, Doni Saputra meminta kepada Pemko Pekanbaru agar membuat program atensi untuk membantu masyarakat ditengah terbelit ekonomi.
“Ini harus menjadi atensi utama, dalam rangka membantu masyarakat yang kini masih terbelit ekonomi. Salurkan bantuan UMKM juga,” pungkasnya. (Galeri foto)
