Potret24.com – Belakangan isu tentang ada evaluasi pejabat, yakni di lingkung Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru ini semakin marak. Bahkan, itu dibuktikan dengan telah di laksanakannya seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Hal ini, mendapat dukungan para pihak.
Seperti halnya disampaikan oleh Daniel Simanjuntak, kepada wartawan, ketika berbincang. Ia mengatakan, mendukung dan apresiasi dengan halnya dilakukan Pj Walikota Pekanbaru membenahi para pejabat di lingkung Pemko. Tentu hal ini dengan tujuan agar dapat bekerja lebih maksimal. Baik dalam hal membangun maupun melayani masyarakat.
Apalagi sambungnya, ada evaluasi telah berdasarkan Nomor SK: 569 tahun 2022 Tanggal 18 Juli 2022 tentang Tim Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru Tahun Anggaran 2022.
Kemudian katanya, izin dalam halnya pelaksanaan evaluasi kinerja dan uji kompetensi di lingkung Pemko. Yakni surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/5827/OTDA Tanggal 19 Agustus 2022 perihal Persetujuan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi di lingkung Pemerintah Kota Pekanbaru.
Selanjutnya, tambah Daniel, kemudian ada surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B-3035/JP.00.01/08/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 tentang Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama di lingkung Pemerintah Kota Pekanbaru.
Daniel mengatakan, sangat mendukung
akan ada evaluasi pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru. “Kita sangat dukung dan apresiasilah dengan apa yang akan dilakukan Pj Walikota Muflihun ini untuk membenahi para pejabat itu agar dapat bekerja lebih maksimal hal membangun maupun melayani masyarakat,” ungkap Daniel.
Daniel yang juga politikus muda Partai NasDem, mengatakan, ini sebagaimana halnya menjadi harapan walikota untuk melakukan yang terbaik. Namun ungkap dia, berharap sebaiknya Pj Walikota tak lagi memberi jabatan pada para pejabat lama yang selalu menyebab ada terjadi kontroversi dengan dugaannya terlibat proyek dan lainnya.
“Atau ada juga pejabat tidak memahami fungsi dari jabatan. Misalnya, tidak bisa membedakan apa itu PELAYANAN dan PENGADAAN. Yang sehingganya dapat mengganggu citra pemerintah dimata publik, bahkan juga stabilitas diinternal pemerintah jika adanya pejabat seperti yang begitu,” ungkapnya.
Misalnya kata Daniel, ada nama Edward Riansyah atau biasa dipanggil Edu pada semasa menjabat Kabid Pertamanan itu hampir setiap minggu membaca berita tentang dia. Yakni pemberitaan tentang persoalanya proyek pertamanan diduga ada masalah, bahkan masyarakat yang melakukan protes turun kejalan.
Begitu juga sambungnya, dengan sosok
Sekdako Pekanbaru Muhammad Jamil yang selalu menyebabkan kontroversi terkait perijinan maupun proyek. Hal itu diketahui banyak mendapat reaksi dari masyarakat. “Jangan sampai persoalan mereka yang lalu, nanti jadi beban bagi pak Pj Walikota Muflihun,” ujar mantan
Sekretaris Umum Barisan Mahasiswa Batak Riau ini.
Maka sebaiknya, kata Daniel, pejabat sebelumnya yang diduga atau dianggap masyarakat banyak persoalan itu, lebih baik saat ini di nonjobkan. Karena yang diketahui, rasanya masih banyak ASN di lingkungan Pemko Pekanbaru mumpuni dan berintegritas, hanya saja selama ini tidak mendapatkan kesempatan.
“Kita optimis kalau Pj Walikota Muflihun ini membawa perubahan yang lebih baik untuk Kota Pekanbaru ini. Maka, selalu kita dukung. Untuk itu, kita minta agar Pak Walikota jangan pernah takut atas intervensi pihak manapun. Yakinlah jika melakukan yang terbaik untuk kota, hal itu masyarakat akan senantiasa selalu bersama,” ungkap mantan fungsionaris KNPI Riau periode 2011-2014. **
