Pekanbaru – DPRD Riau belum lama ini menghebohkan publik. Sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau melakukan pelisiran ke luar negeri.
Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan untuk pelisiran para wakil rakyat itu sebesar Rp 16,7 Miliar. Kabarnya, tujuan pelisiran para wakil rakyat itu ke eropa dan negeri paman sam Amerika Serikat.
Alih-alih kunjungan kerja dalam rangka proses pembelajaran dan sejumlah kegiatan lainnya menjadi senjata Plt Sekretaris DPRD Provinsi Riau, Joni Irwan dalam keterangan. Padahal anggaran tersebut menurur versi FITRA Riau dapat membangun 90 ruangan kelas dilengkapi furniture.
Tak pelak pelisiran itu pun menuai berbagai reaksi. Salah satunya, Sekretaris Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Riau Romi Frans.
Lelaki disapa Romi ini menilai bahwa kegiatan pelisiran para wakil rakyat tersebut terkesan hura-hura.
“Kami merasa bahwa perjalanan dinas luar negeri para legislator tersebut terkesan hanya untuk hura-hura,” ujarnya, Jumat (29/07/2022).
Bukan tanpa sebab Romi menilai hal itu. Sebab, kata Romi, implementasi hasil pelisiran anggota DPRD Riau tersebut tidak pernah membawa kemajuan pembangunan Provinsi Riau.
“Kalau hal ini terus dilakukan oleh anggota dewan kita, bayangkan saja bagaimana anggaran kita dipakai secara mubazir tapi manfaat dari implementasi hasil dari kunjungan juga tak ada perubahan bagi pembangunan daerah. Dan ini sangat disayangkan dan tak pantas,” tegasnya.
Sebagai ormas peduli nasional, pihaknya akan bertindak dan menyurati Mendagri meminta hasil pelisiran para wakil rakyat itu. Sebab tanpa izin Mendagri, para wakil rakyat itu tidak akan bisa melakukan pelisiran ke luar negeri.
“Setelah mereka kembali, kita akan minta penjelasan Mendagri dibalik hasil kunjungan kerja supaya publik tahu tujuan daripada kunjungan kerja dan bagaimana implementasinya,” pungkasnya. **(son)
