Potret24.com – Asisten II Setdaprov Riau M Job Kurniawan mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau yang mencairkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Padahal untuk pencairan tahap I, pemerintah pusat sudah menetapkan waktunya paling lambat 21 Juli 2022 mendatang atau kurang dari satu bulan.
Seperti diketahui, DAK fisik dari APBN tahun 2022 di Pemprov Riau tersebar di empat OPD Pemprov Riau, yakni Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, Dinas Kesehatan Riau, Dinas Pendidikan Riau, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau.
Tahun ini Pemprov Riau mendapat DAK fisik sebesar Rp301,6 miliar dari tahun sebelumnya Rp308,7 miliar. Sedangkan DAK fisik tahun 2020 sebesar Rp260,8 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp300,7 miliar.
Job mengatakan, ada beberapa persoalan yang menyebabkan lambatnya proses pencairan DAK di Pemprov Riau. Antara lain, disebabkan karena bendahara di OPD yang ternyata belum bersertifikasi. Sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengusulkan pencairan DAK.
“Itu kendala sebelumnya, ada bendahara mereka (dinas) yang harus diganti karena belum bersertifikasi, itu sudah mereka usulkan pergantianya, jadi tidak ada masalah lagi, awal-awal kemarin itu memang jadi kendala,” kata M Job, dilansir dari cakaplah.
Selain itu, kendala lainnya, kata mantan Sekda Rokan Hilir tersebut, seperti ada tender yang harus diulang. Contohnya di Dinas Perikanan, ada tender kapal yang harus diulang karena tidak cocok dengan aturan yang ada.
“Mudah-mudahan awal bulan ini bisa selesai,” cakapnya lagi.
Job juga mengingatkan kepada kepala OPD yang mendapatkan DAK fisik agar segera menuntaskan tendernya. Setidaknya ada tiga dinas yang mendapatkan dana dari pemerintah pusat ini. Yakni Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
“Di PU sudah tender, tapi belum bisa mengajukan pencairan uang muka karena harus ada review, termasuk di dinas kesehatan dan dinas pendidikan,” sebut Plt Kepala Dinas Pendidikan Riau itu.
Meski sejauh ini belum ada ada OPD yang mencairkan DAK fisik, namun pihaknya optimis hingga batas akhir pencairan semua OPD sudah selesaikan mencairkan anggaran kegiatannya.
“Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah selesai pencairannya, karena DAK ini kan ada batas waktunya, misalnya untuk tahap I, tanggal 21 Juli. Karena itu saya minta semua tender DAK sudah harus selesai bulan ini. Jadi bulan depan tinggal pembayaran,” harapnya lagi.
Job mengatakan, dirinya menakankan kepada OPD agar segera menggesa proses pencairan DAK. Sebab hingga saat ini realisasi APBN di Riau hanya DAK yang masih nol pencairannya. Sedangkan untuk alokasi lain, sudah menujukkan progres yang bagus.
“Seperti anggaran Tugas Pembantuan (TP) misalnya itu realisasinya sudah 20 persen. Sementara DAK belum ada pencairan. Mudah-mudahan awal bulan ada pencairan, harusnya sudah 20 persen ini. Karena di tanggal 21 Juli itu sudah harus diangka 25 persen progres pencairannya,” imbuhnya.
