Potret24.com- Bertempat di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, digelar pertemuan membahas hal kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal petemuan perwakilan kedua instansi negara, pada hari Senin (23/5/2022).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). “Baru saja kami mendapatkan kehormatan, menerima kunjungan dan silaturahmi sekaligus koordinasi awal antara Komisioner KPU dengan jajaran kepolisian,” kata Sigit usai audiensi kepada wartawan.
Menurut Sigit, pesta demokrasi 2024, nantinya akan lebih kompleks dibandingkan sebelum-sebelumnya. Alasannya, kata Sigit, dalam Pemilu tersebut akan dilaksanakan pemilihan yang serentak, baik tingkat eksekutif maupun legislatif.
Karena itu Sigit menyebut, dalam kesempatan audiensi ini, KPU memaparkan kepada pihak kepolisian mengenai seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu 2024.
“Sehingga perlu persiapan yang lebih awal, dan tentu terkait dengan proses pengamanan baik hal-hal yang bersifat administrasi sampai hal yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan, mulai tahapan awal, pelaksanaan rangkaian kampanye, sampai dengan proses rekapitulasi,” katanya.
Dan tentu proses tahapan pengamanan pada saat ada rekapitulasi di pusat dan tahapan yang lain, seperti ada gugatan. Sigit mengatakan, koordinasi sejak dini dari pihak KPU, Sigit memastikan, pihak kepolisian seluruh Indonesia yang siap lakukan pengamanan dan pengawalan di seluruh rangkaian tahapanya Pemilu serentak tahun 2024.
Sigit menekankan, dengan adanya komitmen dari pihak kepolisian, lembaga penyelenggara Pemilu dan instansi terkait lainnya, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan sebagaimana asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kesempatan sama, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan bahwa tahapan awal dari Pemilu 2024, ini rencana akan dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang. Ia pun menyebut, dalam pengalamanya, Pemilu akan selalu meningkatkan tensi perpolitikan di Indonesia. Oleh itu, ujar Hasyim melakukan koordinasi sejak awal bersama dengan Polri.
“Sehingga dengan begitu, kita tahu semua yang namanya Pemilu dan Pilkada adalah area kontestasi politik yang dianggap sah dan legal untuk raih kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Tentu saja tensi politik akan makin tinggi, oleh sebab itu kami menginformasikan lebih awal dalam audiensi ini,” kata Hasyim.
Dalam hal ini, Hasyim berharap peran dari aparat kepolisian dalam memastikan pengamanan dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024. Mulai dari awal sampai dengan akhir ditingkat nasional. Tentu dari semua kegiatan tahapan, kepolisian terlibat aktif dalam pengamanan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Banyak hal dalam ruang lingkup dan kewenangan menjadi tugas kepolisian. Dan perlu kami komunikasikan, seperti untuk pencalonan itu diperlukan surat keterangan catatan kepolisian untuk semua calon misalkan itu, bagaimana mekanisme prosedurnya. Kemudian, yang lain-lain juga terutama yang berkaitan pengamanan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024,” papar Hasyim. (Dai/Dri)
