Potret24.com – Saat ini Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil sedang disibukkan dengan berkeliling ke sejumlah daerah di beberapa kabupaten kota di Riau. Namun justru daerah yang dipimpinnya dipandang sedang tidak baik-baik saja.
Rangkaian kunjungan yang dibaluti dengan safari Ramadhan itu untuk mensosialisasikan programnya yang telah dinilai sukses diantaranya program berobat gratis menggunakan KTP dan juga telah melakukan MoU dengan sejumlah universitas ternama di Indonesia bagi yang ingin berkuliah secara gratis.
Namun dalam kesempatan itu, Bupati yang baru menjabat hampir 1 tahun dua bulan ini juga memperkenalkan diri untuk maju sebagai kandidat calon Gubernur Riau (Gubri) tahun 2024 mendatang.
Alih-alih ingin mencalonkan diri sebagai Gubri, H Muhammad Adil dalam memimpin Kabupaten Kepulauan Meranti belum dikatakan berhasil sejak kepemimpinannya mengawasi daerah dan masih jauh dari harapan.
Sampai saat ini sejak kepemimpinan nya, masih diberi label Kuning dari Ombudsman RI Perwakilan Riau. Artinya daerah itu dinilai belum baik dalam kepatuhan standar pelayanan publik.
Kepala Perwakilan Ombudsman Riau Ahmad Fitri mengatakan survei penilaian kepatuhan kepada beberapa lembaga dan pemerintah daerah dilakukan pada tahun 2021 lalu.
Dikatakan penilaian kepatuhan yang telah dilakukan Ombudsman RI sejak tahun 2015 lalu bertujuan untuk melihat sejauh mana penyelenggara pelayanan publik telah mematuhi UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Khususnya dalam penerapan standar pelayanan publik pada produk layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Khusus untuk pemerintah daerah di Riau, berdasarkan penilaian kepatuhan Ombudsman RI pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Riau dinilai dengan predikat Kepatuhan Tinggi dan berada di peringat pertama untuk kategori pemerintah provinsi di Indonesia.
Selanjutnya untuk pemerintah daerah kabupaten dan kota, enam daerah kabupaten dan kota di Riau dinilai Ombudsman dengan predikat Kepatuhan Tinggi dan masih ada 4 kabupaten dan 2 kota yang dinilai dengan predikat Kepatuhan Sedang.
“Daerah kabupaten yang masih kepatuhan sedang adalah Pemda Siak, Indragiri Hulu, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru dan Dumai,” ungkapnya.
Adapun beberapa kebijakan Bupati yang dianggap nyeleneh dan terkesan asal-asalan diantaranya penerapan One Way di Selatpanjang, merumahkan ribuan tenaga honorer, sering bongkar pasang dan memutasikan pejabat, dan memberlakukan SOTK baru di tahun berjalan sehingga mengakibatkan terhambatnya sejumlah pencairan anggaran termasuk tidak bisa dibayarkannya gaji dan insentif selama 4 bulan.
Sementara itu ada beberapa program yang hingga saat ini belum terealisasi, diantaranya bantuan sepeda bagi anak sekolah, bantuan sapi bagi kelompok ternak dan bantuan sembako yang dapat diambil di e-Warung Aok.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Islam Riau (UIR) Dr Panca Setyo Prihatin yang juga Pakar Pemerintahan mengatakan Bupati sebagai kepala pemerintahan bisa saja memperluas kekuasaannya, namun yang harus diperhatikan adalah tugasnya sebagai kepala daerah juga harus dipenuhi dalam rangka mencapai visi dan misinya mensejahterakan masyarakat.
“Bupati disatu sisi adalah kepala pemerintahan dan disisi lain adalah jabatan politik. Sebagai bupati tugas-tugas nya adalah urusan pemerintahan di daerah tapi bupati sebagai jabatan politik adalah upaya tiada henti untuk merebut, mempertahankan bahkan memperluas kekuasaan. pandangan saya hal yang dilakukan bupati Kepulauan Meranti ini bisa dipahami selagi tidak menggunakan fasilitas negara dan menggerakkan birokrasi dalam aktifitas politiknya. Kalau menggunakan fasilitas negara itu yang sangat kacau,” kata Dr Panca, Rabu (20/4/2022).
“Dan inilah yang kita sebut dengan political Will, dimana kepala daerah harus memahami tugasnya yang memiliki tanggung jawab sangat berat dalam rangka memenuhi harapan masyarakat di segala bidang.
Artinya urusan pemerintah dan politik adalah urusan yang berbeda, tapi komitmen untuk membangun daerah sesuai visi dan misi nya harus diwujudkan,” kata Panca lagi.
Sementara itu tokoh masyarakat Kepulauan Meranti di Pekanbaru, Wan Abu Bakar yang diminta tanggapannya mengatakan harusnya H Muhammad Adil sebagai Bupati berkosentrasi memperbaiki daerah selama kepemimpinannya, bukan justru sibuk nyalon menjadi gubernur.
Dikatakan, sejak menjabat belum ada perkembangan pembangunan yang signifikan dan masih terlihat biasa saja, begitu juga dengan income pendapatan perkapita dan ekonomi masyarakat.
“Harusnya berbenah dulu, tunjukkan kinerja bukan hanya berkoar-koar terhadap program yang baru dijalankan. Kalau saya menilai dia tidak amanah, beliau jadi bupati itu hanya sebagai batu loncatan, jadi ini perlu kita luruskan,” kata Wan Abu Bakar yang ditemui di Selatpanjang, Selasa (19/4/2022).
Mantan Gubernur Riau ini juga menyebutkan, jika Adil punya niat yang baik untuk membangun Kepulauan Meranti, tentunya dia akan fokus dan tidak memikirkan terhadap hal lain.
“Kalau betul-betul dia punya niat yang baik waktu jadi Bupati itu dalam rangka untuk membangun Meranti, dia harus fokus perhatiannya terhadap kabupaten ini, tidak pikiran lain lagi. Kalau prestasinya bagus selama tiga tahun jadi bupati Meranti dan sudah nampak hasilnya, kalau dia mau calon gubernur ya silahkan tapi kondisi sekarang ini apa yang dapat dilakukannya, setidaknya harus dibenahi dulu. Intinya tampakkan dulu keberhasilan itu, jadi jangan jor-joran saja, tak bisa seperti itu, karena tidak mudah juga menjadi gubernur itu,” ujar Wan Abu Bakar.
Dikatakan Wan Abu Bakar, yang perlu dilakukan Bupati Kepulauan Meranti saat ini adalah bagaimana menggali potensi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Jika berniat jadi Bupati dan terpilih ya untuk memajukan Meranti kedepannya, jangan gara-gara APBD kecil, atau memang dia tak menyangka APBD itu sebesar ini, mungkin dia mengira besar dan bisa digunakan seenaknya. Tapi itulah tugasnya dia bagaimana menggali potensi itu dan meningkatkan pendapatan asli daerah
untuk meningkatkan APBD, bukan semata-mata hanya tergantung kepada provinsi,” tuturnya.
Wan Abu Bakar juga menyinggung terkait Adil yang melakukan safari Ramadhan ke sejumlah daerah di Riau dan terkesan lebih memperhatikan masyarakat lain daripada masyarakat sendiri.
“Kemudian lagi coba pikir, dia kan harus serius pikirannya disini turun ke masyarakat tapi dia malah ke tempat lain, ini kan keliru. Melakukan safari kemana-mana walaupun pada hari libur, ini kan tak boleh. Apalagi bukan libur, ini tentu salah, jadi bupati kita ini saya memberikan pandangan jangan masyarakat dikecewakan,” ujarnya.
Wan juga mempertanyakan angggaran yang digunakan dalam melakukan safari ke sejumlah daerah, disinyalir menggunakan anggaran pemerintah daerah.
“Saya mendapatkan kabar jika anggaran yang digunakan adalah berasal dari anggaran Pemda. Kalau saya menilai itu tidak wajar dia pergunakan, ya terlepas kita bukan menuduh dia menggunakan APBD, tapi ini dipertanyakan darimana. Jika pakai fasilitas Pemda ini sudah salah guna namanya, penyalahgunaan ini perlu ditegur dan inilah fungsinya DPRD,” ucapnya.
Pria kelahiran Selatpanjang itu juga menyindir Bupati yang terkesan tidak objektif, Adil diketahui tidak menghadiri undangan para tokoh untuk diajak berdiskusi.
Dimana pada waktu itu, para tokoh masyarakat menyurati Bupati dan DPRD untuk melakukan audiensi terhadap keprihatinan dan mempertanyakan rencana pemberhentian tenaga Non PNS dan melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat.
“Jadi kalau bupati diajak berdialog tidak mau, ya itu sudah tidak objektif lagi, kalau Bupati sudah tidak objektif bagaimana rakyat nanti. Oleh karena itu masyarakat Meranti sadarlah, kalau memilih pemimpin itu pilih yang amanah, jujur dan betul-betul memiliki kemampuan dan kompetensi,” pungkasnya. (hrc)
