Potret24.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Kanarvian mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini satgas pangan di daerah untuk segera mengambil langkah strategis terhadap kestabilan harga bahan pokok dan ketahanan pangan di daerah. Hal tersebut disampaikan Mendagri saat rapat koordinasi bersama 34 Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual, Jumat (18/3/2022).
Untuk Pemerintah Provinsi Riau diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau,SF Hariyanto yang didampingi Karo Adpim Aryadi, Kepala Disperindagkop Riau Taufiq OH berserta OPD terkait lainnya.
“Ketua satgas pangan daerah harus segera mengambil langkah melakukan rapat internal dengan semua stakeholder yang terkait baik di lingkungan provinsi, kabupaten ataupun kota,” ungkap Mendagri Tito Karnavian.
Ia melanjutkan, bila perlu juga mengundang asosiasi pengusaha di daerah untuk mencari solusi untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok di daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah.
“Rekan-rekan perlu segera mengambil langkah terhadap kebutuhan bahan pokok mendasar bagi rakyat ini. Untuk dicarikan solusi melihat bahan pokok yang mengalami kenaikan harga yang signifikan,” lanjutnya.
Selain itu, untuk memperhatikan terhadap suplai bahan barang pokok yang jumlah hanya terbatas serta melakukan pengecekan bersama TNI Polri terhadap distribusi bahan pokok tersebut.
“Jika di daerah ada kendala di suplai yang kurang, pemerintah daerah bisa menyari suplainya atau bisa melakukan kerjasama dengan pengusaha di daerah,” ujarnya.
“Atau jika ada terkendala di distribusinya, juga bisa dilakukan pengecekan. Bisa diberikan sanksinya juga terjadi pelanggaran saat pendistribusiannya,” ucapnya.
Tito Kanarvian mengungkapkan, digelar rapat bersama daerah se Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pangan juga ketersediaan ketahanan pangan di daerah.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan dua minggu berikutnya, melihat daerah yang telah melakukan progres terhadap stabilitas harga pangan dan ketahanan pangan di daerah masing-masing.
“Kami akan melakukan evaluasi daerah mana yang telah bergerak (terhadap stabilitas harga pangan dan ketahanan pangan). Hal ini kita lakukan untuk kepentingan rakyat kita, agar masyarakat dapat menjangkau bahan pangan,” pungkasnya.***
