Potret24.com-Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay mengatakan ratusan mahasiswa Universitas Cendrawasih turun ke jalan untuk melakukan aksi penolakan wacana pemekaran wilayah Papua, Selasa (8/3).
Ia menyebut aksi tersebut digelar di sejumlah titik dan long march sampai ke depan kantor DPRD Papua. Namun, pada saat mahasiswa ingin menggelar aksi, aparat gabungan sudah bersiaga di sejumlah titik tersebut. Setiap titik dijaga oleh 20-30 personel aparat.
“Dalam aksi sudah merencanakan akan kumpul di beberapa titik, pertama di Uncen atas, Uncen bawah, Expo, dan Abe. Hanya saja dari pagi sudah berkumpul aparat gabungan di beberapa titik,” kata Emanuel kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/3).
Emanuel menjelaskan bahwa sebelum aksi digelar, mahasiswa Uncen telah mengirim permintaan izin kepada Polres. Selain itu, aksi tersebut digelar secara damai.
Namun, kata Emanuel, aparat kepolisian malah melakukan berbagai tindakan represif seperti menyemburkan water cannon dan membubarkan paksa aksi tersebut.
“Ada satu titik itu bahkan mereka menggunakan water cannon. Mahasiswanya lari masuk ke dalam asrama. Nah, itu yang di asrama yang beralamat di Abepura,” ucapnya.
“Yang berikutnya di Uncen Abepura, itu sempat diadang oleh aparat. Jadi massanya tidak bisa dikeluarkan. Akhirnya di Uncen Abepura bergabung ke Waena di Taruna Bakti, berkumpul di situ, kemudian yang di Uncen itu juga berkumpul di SMA Taruna Bakti,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, mahasiswa sudah berupaya melakukan negosiasi dengan aparat. Namun, usaha tersebut tak disambut baik. Aparat gabungan, kata Emanuel, tetap memaksa massa aksi untuk bubar.
“Yang sangat disesalkan, di situ ada Kasat Intelkampol Polresta Jayapura. Bahkan beliau ini memerintahkan untuk bubar brutal. Brutal yang saya maksudkan dia tidak mengindahkan satu pun kata-kata dari para mahasiswa itu ketika mau diajak negosiasi,” imbuhnya.
Menurutnya, sikap aparat itu menunjukkan bahwa ruang demokrasi untuk kemudian bernegosiasi tidak diindahkan. Padahal, hak negosiasi itu dijamin dalam UU No. 19/1998 tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum.
Ia berkata, pendekatan yang harusnya dilakukan oleh aparat adalah pendekatan yang lebih humanis dan mengutamakan dialog.Namun yang terjadi di lapangan, polisi datang langsung membubarkan massa aksi damai mahasiswa.
“Ini peralatan yang berlebihan ya, seakan-akan sedang melakukan penanganan kepada aksi huru-hara. Ini perlu perhatian khusus dari Kapolri kepada Kapolda Papua, khususnya Kapolres Jayapura dan Kasat Intel dalam khususnya penggunaan senjata dalam aksi damai,” tambahnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal mengatakan aksi tersebut berlangsung seperti biasa. Ia tak menjelaskan secara detail berapa jumlah aparat yang disiagakan. Namun, menurutnya aparat yang diturunkan secukupnya.
“Biasa. Polresta Jayapura dan di-back up Polda, anggota cukup,” kata dia saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemekaran Provinsi Papua bakal menjadi enam wilayah administrasi. Namun, rencana tersebut belum final karena masih terdapat perdebatan terkait pemekaran.
Enam provinsi yang diusulkan pemerintah pusat antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.
Namun, rencana itu mendapat penolakan keras dari warga Papua. Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Minggus Madai bahkan menyebut pemekaran wilayah Papua ibarat seperti mesiu. Rencana itu menurut Minggus terlalu dipaksakan karena wilayah di Papua tidak memenuhi kriteria pemekaran.
Minggus menyebut jika pemekaran dilakukan, maka akan menambah permasalahan baru di Papua.
“Orang Papua sebut ini [pemekaran] mesiu. Mesin pembunuh orang Papua. Sudah tidak layak dipaksakan untuk dimekarkan,” kata Minggus dalam diskusi daring, Rabu (23/2).
