Potret24.com- Perdana Menteri (PM) Thailand, Prayuth Chan-O-Cha, menjadi korban pemboikotan oleh tujuh menterinya yang tidak hadir dalam rapat kabinet yang digelar Selasa (8/2) waktu setempat. Pemboikotan ini menjadi pertanda munculnya perselisihan di dalam koalisi pemerintahan 18 partai yang dipimpin Prayuth.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (8/2/2022), mangkirnya para menteri dari Partai Bhumjaithai partai terbesar kedua anggota koalisi juga dinilai menjadi hal memalukan bagi Prayuth, setelah partainya Palang Pracharat mengusir faksi yang menguasai 21 kursi parlemen bulan lalu yang dituduh memicu perpecahan.
Aksi boikot para menteri itu disebut berkaitan dengan sikap mereka menentang rencana pemerintah untuk memperpanjang selama 30 tahun izin BTS Group Holdings mengoperasikan sistem kereta layang Bangkok, Green Line, dengan alasan tarif akan dinaikkan. Perpanjangan itu didukung oleh satu partai anggota koalisi lainnya.
Tidak diketahui secara jelas apa dampaknya, jika memang ada, pemboikotan itu terhadap pemerintahan dan Prayuth menolak berbicara kepada wartawan usai rapat kabinet.
Pengamat politik setempat, Titipol Phakdeewanich, menilai pemboikotan yang menghina Prayuth itu menggarisbawahi peningkatan kekacauan dalam koalisinya menjelang masa jabatan 12 bulan terakhirnya.
“Kekuatan tawar-menawar menjadi lebih terbuka antara faksi-faksi pemerintah, masing-masing meningkatkan pertaruhannya saat pemilu semakin dekat,” sebut Titipol dari Universitas Ubon Ratchathani.
Pemerintah Thailand juga diketahui berjuang untuk menggerakkan anggota parlemen untuk meloloskan legislasi, dengan rapat parlemen dibatalkan empat kali sepanjang tahun ini karena tidak mencapai kuorum.
Juru bicara pemerintah Thailand, Thanakorn Wangboonkongchana, menyatakan kabinet akan memutuskan untuk mengirimkan proposal sistem kereta layang itu kepada Kementerian Dalam Negeri Thailand untuk dikonsultasikan dengan lembaga-lembaga yang menolaknya. (detik)
