Pekanbaru – Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan Masyarakat DPRD Provinsi Riau, melakukan kunjungan peninjauan lokasi konflik lahan di PT. Wanasari Nusanara dan PT. Duta Palma Nusantara, Selasa (22/2/2022).
Peninjauan pertama dilakukan di PT. Wanasari Nusantara. Marwan Yohanis memperkenalkan rombongan yang mengikuti peninjauan lapangan tersebut.
Kemudian Marwan menegaskan untuk melakukan pendataan ke Camat setempat sesuai dengan data yang diawal, tidak ada yang ditambah ataupun dikurangi jumlahnya.
Perwakilan masyarakat petani Maruli Tamba, menyampaikan beberapa harapan dari warga agar kebun masyarakat dikembalikan, menghentikan penebangan kelapa sawit di kebun warga, re-planting kelapa sawit yang sudah dirobohkan, dan memperbaiki kembali jalan produksi yang sudah dijadikan parit gajah oleh PT. Wanasari Nusantara.
Setelah penijauan pertama, rombongan bergerak menuju Kantor Bupati untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai penijauan yang telah dilakukan sebelumnya bersama Bupati.
Masyarakat merasa keberatan atas keberadaan PT. Duta Palma Nusantara, dimana mereka merasa tidak dibantu dalam segala hal. Bahkan pihak dari PT. Duta Palma Nusantara menutup akses masyarakat yang memiliki kebun yang berada di dalam HGU PT. Duta Palma Nusantara.
Marwan Yohanis menegaskan dalam waktu seminggu PT. Duta Palma Nusantara harus membuka kembali akses jalan yang telah dijadikan parit, atau pihak Pansus akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memberikan teguran atau bahkan sanksi kepada PT. Duta Palma Nusantara.
“HGU yang diberikan tidak boleh menutup akses, baik air, maupun hewan apalagi yang menyangkut dengan manusia,” ujar Marwan Yohanis.
“Jangan hanya aturan yang menguntungkan untuk perusahaan saja yang dilaksanakan, sedangkan aturan yang menguntungkan kepada masyarakat yang berupa kewajiban bagi perusahaan tidak diindahkan,” tegasnya. (galeri foto)
