Potret24.com – Plt Asisten II Setdaprov Riau Aryadi, mengatakan, pejabat Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PPJB) mutlak harus memiliki nilai kompetensi integritas dalam membangun dan mengembangkan aspek moralitas.
Plt Asisten II Setdaprov Riau Aryadi, menyebutkan bahwa peran dari pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPJB) sangat penting dalam menunjang pembangunan. “Pengelola pengadaan barang dan jasa harus berwawasan luas dan visioner untuk dapat memberikan ide-ide demi kemajuan pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau,” ungkap Aryadi, saat membuka secara resmi seminar dan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) yang berlangsung di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Jumat (28/01/2022).
“Mereka adalah ASN yang berdasarkan Permenpan Reformasi dan Birokrasi Nomor 77/2012 tentang jabatan fungsional Pengelola pengadaan barang dan jasa,” sebut Aryadi.
Selain itu, Aryadi juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik terbentuknya DPW IFPI Riau ini. IFPI merupakan organisasi profesi untuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia.
“IFPI juga sebagai wadah untuk menunjukkan profesi, meningkatkan kompetensi, kinerja, wawasan pengadaan, perlindungan, profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkapnya.
Aryadi sempat mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPW Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Riau.
“Semoga kepengurusan ini dapat membawa kejayaan IFPI Riau. Mari saling bersinergi dalam menunjukkan dunia pengadaan yang kredibel,” ucap Aryadi.
Ia juga menyebutkan, menjadi PPJB juga harus selalu mengembangkan keilmuan pengadaan pelaku pengadaan yang handal, juga profesional dan berintegritas tinggi. “Melalui seminar sekaligus pengukuhan dan pelantikan ini, kami harap akan membentuk suatu pemikiran untuk kemajuan profesi PPJB kedepannya,” sebut Aryadi.
Selain itu, Aryadi menuturkan, pengadaan Barang dan jasa perlu manajemen dan sistem yang baik, kelembagaan yang kuat agar dapat meningkatkan kinerja dari pengadaan barang dan jasa itu sendiri.
“Untuk dapat meningkatkan kinerja dari pengadaan barang dan jasa kita juga bisa melakukan peningkatan kompetensi SDM para pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa,” tutur Aryadi.
Aryadi berharap kepada seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah agar memanfaatkan momentum ini untuk menggali ilmu dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
“Untuk itu, mari kita senantiasa untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki demi kejayaan profesi ini,” harapnya.
Aryadi meminta kepada para pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Riau untuk segera mendorong pelaksanaan lelang dini.
“Karena kita berharap di Tahun 2022 sebelum bulan maret masalah lelang dini ini sudah selesai kontraknya,” ucap Aryadi.
Aryadi menyampaikan, selama ia bekerja di Biro Administrasi Pembangunan pihaknya telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan pengendalian pelaksanaan APBD 2020 sampai 2021, penanganan Covid-19, dan pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, pihaknya juga dihadapkan dengan situasi Covid-19 yang sangat meningkat tinggi di bulan Agustus 2021 lalu. Sehingga banyak pelaksanaan kegiatan ini mengalami keterlambatan terutama agenda pelelangan.
“Karena hampir semua kegiatan pelelangan pelelangannya tertunda dikarenakan adanya recofusing untuk anggaran penanganan COVID-19,” ujar Aryadi.
Lebih lanjut, Aryadi menuturkan, dalam pelaksanaan kegiatan pelelangan ini banyak terjadi berbagai masalah baik masalah hukum maupun yang lainnya.
“Untuk itu, pada akhir Tahun 2021 Sekdaprov Riau menggesa seluruh kepala OPD untuk mempercepat pelaksanan lelang dini,” tutur Aryadi. (***)
