Pekanbaru – Sejak beralihnya Chevron ke Pertamina, perhitungan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Migas untuk Provinsi Riau hingga kini belum diketahui. Terkait hal itu DPRD Riau menggelar pertemuan dengan Asisten II Pemprov Riau, Riau Petrolium, dan Pertamina Hulu Rokan.
“Kan kemarin kita sempat dipuji oleh menteri BUMN Erick Thohir bahwa sudah mampu menyetor ke pusat 2,7 triliun dengan rincian 2,1 triliun itu untuk setoran ke negara dan yang 600 miliar itu untuk pembayaran pajak. Itu baru 2 bulan beroperasi sejak 9 Agustus”, ujar anggota Komisi III DPRD Riau Sugeng Pranoto S.Sos saat dikonfirmasi, Rabu (17/11/21).
Politisi asal Fraksi PDIP DPRD Riau itu mengatakan, rincian rumus berbagai komponen sehingga ketemu angka berapa untuk bagian Riau tersebut akan dilaporkan jam 4 nanti untuk di proyeksikan selama satu tahun.
“Untuk tahun 2022 itu berapa, jam 4 akan mereka laporkan”, ujarnya.
Komisi III DPRD Riau pada rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Riau Yulisman itu didampingi Syafrudin Poti kata Sugeng, supaya DPRD Riau diberi tahu tentang rumus-rumus bagi hasil, sehingga bagian untuk Riau didapat berapa nilainya.
“Selama ini kita kan nggak tahu rumus. Kita ketemu angka sekian itu darimana kita kan nggak tahu”, tandasnya.
DPRD Riau juga berharap agar PHR menciptakan ladang sumur baru. Pasalnya,
ketika penyerahan dari Chevron ke Pertamina pada tanggal 9 Agustus tahun 2021, itu masih menyisakan pengeboran 77 sumber sumur yang belum selesai dikerjakan. Sehingga sumber sumur ladang minyak itu nantinya sampai di angka 161 sumur yang titiknya sudah ketemu.
Diharapkan, setelah penyerahan dari Chevron ke Pertamina bisa dilaksanakan termasuk target 175 sampai 180 barel perhari. Itu dengan kondisi yang sumur sekarang, kata Sugeng.
Lebih lanjut kata Sugeng, dengan penambahan sumur-sumur baru tentu nanti hitungannya berubah lagi. Dan yang jelas punya target bisa sampai 1 juta barel per hari, ujarnya. (fin)
