Potret24.com – Buntut pemotongan upah ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) menuai reaksi keras dari Ketua DPD LSM GEMPUR Riau, Hasanul Arifin.
Hasanul Arifin menuding Walikota Pekanbaru, Firdaus tidak manusiawi. Dia mengutarakan itu kepada Cyber88 dan menilai pemotongan upah
dapat mengakibatkan ketidakcukupan kelangsungan hidup para THL.
“Dr H Firdaus ST MT sangat tidak manusiawi,” ujarnya.
“Sampai dimana upah yang diterima tenaga THL sebesar Rp 49.000 tersebut, sementara biaya transfer mereka yang memakai sepeda motor selama satu bulan habis Rp 200.000, biaya makan mereka satu hari Rp 15.000 setiap hari jika sebulan berkisar Rp 330.000. Belum lagi biaya kerusakan kenderaan dan biaya lainnya,” imbuhnya.
Arifin menyebut sebagian rata-rata pendapatan upah diterima THL pemko Pekanbaru setiap bulan sebesar Rp. 1.080.000 dengan estimasi 22 hari kerja. Jika dirinci, hasil bersih diterima para THL hanya sekitar Rp. 600.000 – Rp. 700.000 setiap bulan.
“Jika dibagi dengan hari kerja tenaga THL selama 22 hari kerja, tenaga THL hanya mendapatkan upah kurang lebih Rp 49.000 rupiah,” cakapnya.
Kebijakan pemotongan upah mengundang kontroversi banyak kalangan. Sejumlah aktivis dan legislator DPRD Kota Pekanbaru angkat bicara terkait hal itu.
Sebagian mereka juga menilai kebijakan pemotongan tersebut tidak manusiawi. Alih-alih kondisi keuangan memprihatinkan dan memiliki hutang tunda bayar pada tahun 2020 senilai ratusan miliar yang menjadi senjata pemerintah Kota Pekanbaru dalam menghemat anggaran sangat tidak masuk akal.
Padahal pemerintah Kota Pekanbaru sendiri hingga kini ‘getol’ melancarkan pembanggunan megah proyek perkantoran di Tenayan Raya menelan anggaran triliyunan rupiah. Ditambah lagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan rapat di Hotel, perjalanan dinas dan belanja makan minum rapat mulai tahun 2020 – 2021diperkirakan menelan anggaran puluhan miliaran rupiah.
Sebagai Kepala daerah, Walikota Pekanbaru Firdaus seharusnya mensejahterakan THL.
“Firdaus jangan sampai dianggap seperti Firaun. Jangan memperkaya keluarga besarnya namun keringat orang yang di peras,” tegasnya.
Sementara itu Seketaris daerah pemerintah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil ketika di konfirmasi melalui SMS (Short Message Service), Sabtu (30/10/2021) tidak memberikan keterangan.
Hingga berita ini di publish, tidak ada keterangan resmi dari lelaki yang juga merangkap jabatan sebagai Plt Kepala DPMPTSP Pekanbaru sejak 04 Desember 2020 ini. ***(ndo)
