Potret24.com, Rohil- Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong mengaku sangat kecewa setelah mendengar alasan dari pihaknya Humas PHR, Syafrun itu tidak bisa memberi data jumlah sumur serta produksi minyak di Rohil.
Mereka itu mengaku, pihaknya terganjal aturan SKK Migas nomor 52.2.8 tentang masalah kontrak bagi hasil. Sehingga ini kekecewaan Bupati Rohil itu memuncak di karena selain tidak bisa memperoleh data, bahkan SKK Migas mengirimkan utusan bagian humas dan bukan pihak pembuat kebijakan.
“Kami tidak ini dibolehkan memberikan data-data itu kepada pihak-pihak lain,” kata Syafrun, Humas SKK Migas pada saat pertemuan dengan Bupati Rohil, Jumat (8/10/2021) malam. Namun dia berjanji, meneruskan hasil pertemuan dan mencatatnya untuk diteruskan ke atasannya.
Kemarahan pihaknya Bupati Rohil cukup berasalan, karena selama ini, Rohil yang sebagai itu penghasil cadangan minyak terbesar di Riau tidak pernah meperoleh data secara pasti berapa barel ini sudah dikeluarkan dari perut bumi Rohil. Tidak itu saja, wajah Bupati ini sempat merah padam karena tenaga kerja asal putra daerah tidak terserap.
“Jangan jadikan masyarakat lokal untuk penonton. Harus ada prioritas dari PHR dan SKK Migas. Kami juga punya Perda tenaga kerja 60 persen untuk lokal, tapi jikalau dihitung karyawan PHR itu lima persen tak ada orang tempatan,” cetus Bupati.
Karena dianggap pertemuan itu kurang bermanfaat, Bupati Rokan Hilir dengan seluruh jajarannya menghentikan diskusi itu dengan utusan SKK Migas. Karena sebelumnya Afrizal berharap, diskusi itu dapat menghasilkan data berapa jumlah sumur mati yang kedepannya akan dikelola daerah melalui BUMD (Amr)
