Potret24.com, Jakarta – Adanya kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali membuat pengusaha PO Bus mengalami kesulitan. Di saat mengalami keterpurukan seperti saat ini, PO Bus menganggap pemerintah kurang mendengar soal keluhan yang dialami mereka.
Pandemi COVID-19 masih terus melanda membuat PO Bus mengalami sejumlah kesulitan yang harus dihadapi. Mulai dari jumlah penumpang terus mengalami penurunan hingga vaksinasi yang masih terbatas dosisnya.
Ditambah dengan adanya kebijakan PPKM darurat dan syarat perjalanan ke luar kota, sejumlah PO Bus harus berhenti beroperasi agar mematuhi aturan tersebut. Hal ini berdampak pada kondisi finansial yang semakin merosot.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, mengungkapkan pemerintah harus adil dan juga memperhatikan para pengusaha otobus yang terdampak pandemi COVID-19 dan PPKM darurat.
Menurutnya, masih banyak PO Bus yang kurang mendapat perhatian di saat kondisi sulit seperti ini.
“Apakah pemerintah selain Bapak Dirjen Perhubungan Darat menganggap kami ini ada atau tidak? Soalnya hanya Bapak Dirjen Perhubungan Darat yang selalu hadir kepada kami, namun baru hanya sebagai pendengar dan mengusahakan menginisiasi kepada pihak lain. Hanya sebatas Dirjen Perhubungan Darat saja,” ujar Sani saat dihubungi detikOto, Senin (12/7/2021).
Dirinya juga mengungkapkan, pemerintah juga harus tegas soal aturan PPKM darurat termasuk aturan perjalanan. Soalnya, masih banyak ditemui sejumlah bus ilegal yang nekat beroperasi meski tidak mengantongi surat izin resmi.
“Sekali lagi, terutama untuk kami PO Bus yang melayani trayek menyeberang, kami yang berizin resmi tertib dan patuh pada aturan. Namun terpantau bus-bus zombie yang tidak jelas izinnya tetap beroperasi, lalu pemerintah tidak bisa apa-apa juga seakan ada pembiaran,” ungkapnya.
Di tengah kesulitan ini, tentu PO Bus harus berjuang keras untuk bisa bertahan. Sani mengatakan, ada berbagai cara dilakukan oleh pemilik PO Bus agar tidak semakin terpuruk, salah satunya adalah dengan mengandalkan cash flow atau aliran uang kas.
“Untuk saat ini kami bertahan dengan cash flow yang ada saja dan itu hanya untuk bulan Juli ini, dampaknya akan timbul di bulan Agustus dan September hingga seterusnya,” tutur Sani.
Pemberhentian operasional juga dilakukan oleh PO Bus selain karena terbentur oleh aturan PPKM darurat, juga dilakukan untuk mengurangi pengeluaran. Soalnya, jumlah penumpang bus terus menurun.
“Cara kami bertahan adalah dengan menyetop operasi, sampai saat ini belum berdampak secara finansial, tapi dampaknya akan timbul di bulan berikutnya seperti adanya jatuh tempo kewajiban angsuran dan pembayaran vendor spare part,” pungkasnya. (gr)
