Potret24.com, Pekanbaru — Menjelang diterapkannya PPKM Level 4 di beberapa daerah, aktivis Riau yang konsen terkait isu pemberantasan korupsi dan pendampingan publik ini turut serta mengikuti ajakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait percepatan penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Hal itu disampaikan Ketua Presidium Pusat (PP) GAMARI, Larshen Yunus, pada saat ditemui di Bilangan Jalan Arifin Achmad Pekanbaru (24/7/2021).
Ketua PP GAMARI itu menyampaikan, bahwa bapak Kapolri juga telah mengeluarkan instruksinya kepada seluruh Jajaran Polri, agar dapat melakukan mempercepat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana juga menyampaikan, nahwa pihak Babinsa dan Bhabinkamtibmas mesti serius melakukan pemetaan, sehingga proses pemetaan tepat sasaran.
Bagi Aktivis Larshen Yunus, pihaknya selalu mendukung kebijakan dari bapak Kapolri maupun bapak Kapolda Riau, yakni terkait atensi Polri dalam setiap Pendistribusian Bansos dan obat-obatan dengan metode Proaktif serta Reaktif.
Sesuai info yang berkembang, mulai hari Senin depan PPKM Level 4 bakal diberlakukan di Kota Pekanbaru dan di beberapa daerah lainnya.
Bagi Lembaga Non Profit yang dipimpin Aktivis Larshen Yunus, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk turut serta memplototi serta mengawasi anggaran yang telah digelontorkan Presiden Joko Widodo, yakni sebesar Rp.55,21 Triliun, hanya untuk Bansos
“Untuk itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan,” ungkap Larshen Yunus, dengan nada optimis.
Sampai diterbitkannya berita ini, seluruh Kepala Daerah diwajibkan untuk selalu berkoordinasi dengan Stackholder lainnya, baik itu TNI maupun Polri.
“Kami mengajak kepada seluruh insan masyarakat agar selalu mengawasi serta mendukung kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Pemerintah. Untuk Kota Pekanbaru, kami berikan saran, agar memperbanyak Dapur Umum dan Penyaluran Bansos yang merata dan transparan. Bila perlu KPK mesti turun tangan mengawasi Anggaran yang sangat besar ini. Sebab, kucuran dana semakin Progresif, baik itu biaya Operasional dan biaya teknis lainnya” tegas Yunus, sapaan akrab Aktivis Riau itu. (gr)
