Potret24.com, Pekanbaru – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Pilkada Rokan Hulu harus dijalankan sebagaimana mestinya. Dan semua indikasi-indikasi kecurangan terutama keterlibatan Torganda melakukan intervensi pemilih dalam pemilihan tersebut harus dinonaktifkan.
“Saya tegaskan Torganda harus netral. Jangan lagi melakukan intervensi terhadap pemilih apalagi melakukan pencoblosan sendiri. Karena PSU akan diawasi secara ketat oleh KPU Rohul, Bawaslu Rohul serta Polres Rohul termasuk juga sejumlah pamantau independen,” tegas tokoh masyarakat Rohul, H Imran Panjaitan kepada potret24.com, Sabtu (03/04/2021).
Ditambahkannya apa yang dilakukan manejemen PT Torganda saat Pilkada Rohul beberapa waktu yang lalu sudah sangat mencederai demokrasi di Kabupaten Rohul.
“Tak boleh lagi terjadi yang seperti itu. Jangan sampai masyarakat Rohul marah dan melakukan aksi massa terhadap PT Torganda. Saya cuma mengingatkan PT Torganda. Jangan seperti yang sudah-sudah,” tegasnya lagi.
Senada dengan Imran Panjaitan, tokoh masyarakat Rohul lainnya, Syamsul Saragih berkeinginan PSU di Rohul berjalan sebagaimana mestinya.
“Harus bersih tanpa intervensi. Karena PSU nantinya akan menghasilkan pemimpin Rohul di masa mendatang. Ingat jangan ada lagi kecurangan seperti yang sudah-sudah,” tegasnya kepada potret24.com.
Sementara itu pengamat politik Riau, DR Elviariadi Simanjuntak menilai Pilkada serentak harusnya menghasilkan pemimpin baru yang nantinya mengelola dan mengendalikan pemerintahan di daerah. Dirinya menilai kepemimpinan hasil Pilkada sebaiknya dibuatkan satu periode saja.
“Harusnya satu periode kemudian diganti. Karena kalau dibuatkan dua periode, pemimpin di periode kedua sering berbuat seenaknya. Contohnya saja di Pekanbaru. Walikota Pekanbaru di periode pemerintahannya saat ini cenderung tidak bekerja sama sekali. Hanya fokus maaf mengumpulkan kekayaan untuk masa-masa mendatang,” katanya menambahkan.
Ditambahkannya, tidak ada masalah Pemerintah Pusat membuatkan dua masa periode untuk Bupati dan Walikota.
“Tapi masyarakat harus bisa mengendalikan dan menjadikan setiap pasangan Bupati atau Walikota cukup satu periode saja. Karena kita menghindarkan seperti yang terjadi saat ini di Kota Pekanbaru. Intinya setiap Pilkada harus dipilih Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Jangan pilih lagi yang lama,” katanya menambahkan. (gr)
