Potret24.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendadak tegas menghadapi kubu Kongres Luar Biasa (KLB) pimpinan Moeldoko.
AHY blak-blakan meminta Moeldoko untuk membuat partai baru.
Sebab, pembentukan partai baru secara konstitusional menurutnya lebih elegan dan bermartabat daripada merebut partai dengan cara-cara tidak benar.
Bahkan, AHY membeberkan banyak jenderal yang menempuh jalur politik dengan mendirikan partai baru.
AHY mencontohkan R Hartono mendirikan PKPB, Edy Sudrajat dengan PKPI, Wiranto membangun Hanura, dan Prabowo Subianto mendirikan Gerindra.
“Dan, tentu saja SBY yang membangun Partai Demokrat dengan berdarah-darah, masak membangun partai selama 20 tahun akan dibegal dengan KLB ilegal,” tegas AHY di Umbul Sidomukti, Kabupaten Semarang, Minggu (4/4).
“Beliau-beliau itu jangan dianggap enteng, merawat partai itu dengan berkeringat. Berdarah-darah dari nol untuk menjadikan partai jadi besar dan dipercaya rakyat. Yang dilakukan oleh kubu Moeldoko dengan mengadakan KLB ilegal itu kan mau enaknya aja, sehingga tidak bisa diterima akal sehat,” jelas AHY.
Menurut AHY, bahwa SBY tidak perlu turun dalam menangani prahara yang terjadi selama dua bulan ini.
“Pasca-keputusan Kemenkumham 31 Maret kan sudah jelas mana yang sah. Jadi jangan lagi usik Partai Demokrat. Karena kami siap melawan, DPC dan DPD Jawa Tengah tentu siap bersatu melawan para pengganggu Partai Demokrat,” tegas AHY.
AHY pun menegaskan, pasca-prahara tersebut ada tujuh penggerak KLB yang dipecat.
“Tapi kami tidak akan menghitung mereka, yang kami lakukan adalah menghitung kader yang solid dan loyal pada kepengurusan yang sah dengan ketua umum AHY,” ungkap AHY.
“Mungkin juga kemarin ada yang terpapar, nanti kita siapkan vaksinnya. Biasa ada yang kecewa, itu biasa dalam organisasi. Mereka bukan robot, biasa beda suara. Tapi perbedaan itu harus disampaikan dalam batas kepatutan dan norma, jangan menabrak aturan,” lanjutnya.
AHY pun mengungkapkan, bahwa untuk para pembelot tersebut, ia dan Partai Demokrat telah memaafkan tapi tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan.
“Kami tidak perlu demonstrasi terhadap keputusan yang diambil, tapi tugas pemimpin adalah melakukan pembinaan agar tidak salah arah,” tutupnya. (gr)
