Potret24.com, Pekanbaru – Sistem pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru yang selama ini terkesan amburadul harus segera dibenahi.
Anggota Fraksi PAN DPRD Pekanbaru Roni Pasla meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mengelola sampah dengan sistem swakelola.
Namun permintaan anggota Komisi IV ini sepertinya tidak direspon secara positif oleh DLHK. Karena hingga saat ini, DLHK tetap ngotot mencari hasil pemenang lelang atas pengelolaan sampah.
“Wajar saja mereka menolak. Uang masuk mereka mungkin terganggu. Dan wajar DLHK menolak saran tersebut,” kata Salim Al Jufri, seorang ASN Pemprov Riau kepada potret24.com, Senin (09/03/2021) malam.
Sementara itu alasan Roni Pasla meminta Pemko Pekanbaru untuk menggunakan sistem swakelola untuk penanganan sampah semata-mata demi efisensi anggaran.
“Kenapa Pemko Pekanbaru melalui DLHK memaksakan harus kontrak pengelolaan sampah. Ini khan sangat aneh dan memunculkan berbagai asumsi,” tegasnya lagi.
Ditambahkannya lagi, keuntungan dari swakelola sampah selain bisa menghemat anggaran, juga agar retribusi tidak terjadi kebocoran.
Selain itu, dengan swakelola, Tempat Pembuangan Sampah (TPS) akan hilang dengan sendirinya karena petugas mengambil langsung sampah hingga ke rumah masyarakat.
“Kalau tetap diserahkan kepada pihak ketiga kita pastikan TPS akan menjamur dan sampah menumpuk di tanah kosong, itu sudah pasti. Karena pihak ketiga hanya mengambil sampah di TPS,” kata Roni lagi memberi alasan.
Politisi Partai Demokrat ini juga mengatakan, kalau alasan swakelola ini karena tidak adanya armada, maka armadanya bisa dirental. Apalagi dengan merental mobil, juga tidak menanggung biaya perawatan.
Tapi tentu saja tenaga kerja tetap dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Sistem swakelola ini pasti jauh lebih hemat.
“Cobalah hitung, lebih setengah anggaran yang disiapkan bisa kita hemat. Hebat tidak. Tapi kenapa DLHK tetap ngotot menolak. Ini yang perlu diselidiki lebih lanjut,” katanya lagi.
Roni Pasla berencana akan mengundang DLHK untuk kembali hearing di DPRD Pekanbaru.
“Kami akan minta ketegasan DLHK soal sistem pengelolaan sampah. Kami kembali menganjurkan sistem swakelola. Dan akan kita minta alasan DLHK menolak sistem ini,” tegasnya lagi. (gr)
