Potret24.com, Batam – Ketua Yayasan Rakyat Peduli Lingkungan (Rapel) Kota Batam, Priswanto angkat bicara terkait “praktek” tanah urug yang terjadi di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa.
Bahkan dengan lantangnya, Priswanto menegaskan akan menyurati pemerintah Kota Batam dan Dinas Pertambangan dan Energi untuk memastikan status perizinan yang di kantongi pelaku usaha.
Hal itu dilakukan aktivis alergi terhadap kejahatan lingkungan ini menyusul adanya laporan aktivitas tanah urug di Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
“Dalam minggu ini, kita surati pemerintah memastikan izin mereka sudah ada apa tidak,” tegasnya kepada Potret24.com.
Bukan hanya itu. Priswanto pun akan terjun ke lokasi pelaksanaan tanah urug. Warga setempat melaporkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan dengan memotong bukit.
“Kita akan klarifikasi juga terkait kegiatan mereka. Kalau memang betul ada pemotongan bukit, kita akan jalan kan sesuai fungsi,” ungkapnya.
Aktivitas tanah urug sangat meresahkan warga. Para pengendara dan pedagang menjadi bulan-bulanan mendapat sumbangan debu akibat aktivitas tersebut.
“Lihat saja, debunya kan jelas mengganggu pengguna jalan, apalagi para pedagang di sepanjang jalan ini. Miris kita melihat nya,” pungkasnya.
Sementara itu Pengawas lapangan, Rahmad belum memberikan keterangan.
Di konfirmasi terkait status perizinan “praktek” bisnis tanah urug melalui pesan Whatsapp di nomor pribadinya, Selasa (30/03/2021). Hingga kini, Rahmad belum memberikan jawaban.
Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Budi mardiyanto mendesak pemerintah untuk gerak cepat menindaklanjuti dan mengambil tindakan tegas.
“Pemerintah harus cepat, sigap dan harus ditindak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada,” ujar Budi kepada Potret24.com dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/03/201).
Pantauan di lokasi, puluhan unit lori (Mobil pengangkut barang**red) roda 6 tampak lalu-lalang mengangkut tanah urug. **(iwan)
