Potret24.com, Pasir Pangaraian – Aktivis yang juga Ketua Presidium Pusat GAMARI mengapresiasikan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. Yasonna menginginkan adanya persatuan pemuda dengan bersatunya KNPI tanpa ada perpecahan lagi.
“Saya sangat mengapresiasi pernyataan Menkumham Yasona Laoly yang ingin mempersatukan pemuda dalam satu wadah KNPI tanpa ada lagi perpecahan,” ujarnya di Pasir Pangaraian, Minggu (07/03/2021).
Ditegaskan Yunus di sela-sela pelaksanaan Acara Fokus Group Diskusi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipimpinnya, dinamika Perjalanan KNPI di Pusat justru berpotensi akan menjadi virus perpecahan antar sesama pemuda daerah di wilayah Indonesia.
Sesuai informasi yang diterimanya, KNPI sampai saat ini telah menjadi 3 kepemimpinan dan kepengurusan.
“Mulai dari kubu Ketua Umum Haris Pertama SH yang merupakan hasil Kongres di Bogor. Selanjutnya ada juga kubu Ketua Umum Noer Fajrieansyah SE SH, hasil kongres di Jakarta. Terakhir kubu Abdul Azis di Kabupaten Banggai,” tegasnya lagi.
Ditambahkannya lagi, DPP KNPI kubu Haris Pertama justru sudah terpecah. Melalui Wakil Ketua Umumnya, Ahmad A Bahri alias Banjir telah mengadakan Rapat Pleno di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Sabtu (06/03/2021) kemarin.
Melalui Rapat Pleno itu, Banjir dkk mengklaim telah Mencopot Haris Pertama dari Jabatan Ketua Umum KNPI.
Menurut Banjir, Haris dinilai telah banyak melakukan pelanggaran AD/ART KNPI. Seperti pelanggaran Pasal 23 ART, Pasal 38 AD dan Pasal 35 ART KNPI.
Hasilnya kemudian mengangkat pemuda Sulawesi Selatan (Sulsel) Mustahuddin sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP KNPI Periode 2018-2021.
Kondisi ini tegas Yunus lagi mengakibatkan para pemuda se-Indoeia semaki terpecah belah dan hancur lebur.
“Kondisi ini mengakibatkan gerbong pemuda, khususnya di daerah akan semakin Hancur Lebur. Karena oknum-oknum di pusat punya andil menciptakan ketidakharmonisan di tengah para pemuda di seluruh Indonesia,” tegas Yunus lagi.
Dirinya menilai hal ini akibat ketamakan atau nafsu untuk menjadi seorang pemimpin.
“Mereka saling bernafsu tapi tidak mengerti bagaimana menjadi seorang pemimpin,” kata Yunus yang sempat menjadi pengurus DPD KNPI Riau.
Kondisi seperti ini tegas Yunus menjadikan KNPI semakin lemah.
“Karena mesinnya tidak pernah bisa maksimal. Mereka hanya sibuk mengurus eksistensi dan keabsahan. Tapi lupa menjalankan mesinnya di tengah situasi dan kondisi bangsa yang sangat membutuhkan figur pemuda yang kompeten. Artinya KNPI tidak lagi menjadi Ormas Kepemudaan yang diperhitungkan bangsa ini,” tegas Yunus lagi.
Kalau kondisi ini tak segera diperbaiki, Yunus khawatir KNPI hanya akan tinggal nama.
Dalam kesempatan ini Yunus juga mengkritik oknum-oknum di pengurusan KNPI Riau maupun KNPI Pusat hanyalah orang-orang yang bisanya hanya menetek dan mengharapkan suntikan APBD ataupun APBN
Dirinya berharap para pemuda yang terhimpun dalam KNPI menghilangkan budaya perpecahan, sehingga masa depan Indonesia tidak ikut pecah dan tidak menentu.
”Pemuda sebagai generasi harapan bangsa tidak boleh terus ada dalam perpecahan sebagaimana tigalisme kepemimpinan yang terjadi dalam tubuh KNPI,” tegasnya lagi.
Karena kondisi KNPI saat ini menjadikan agenda besar membangun masa depan bangsa ikut kacau. Pemuda yang seharusnya menjadi masa depan bangsa justru menjadi masalah.
Dirinya berharap kisruh tentang kepengurusan KNPI memang harus didudukkan pada porsi yang benar, sehingga diketahui siapa yang benar secara hukum dan siapa yang salah.
“Dualisme adalah hal yang lumrah asalkan kedua kubu punya itikad mencari solusi untuk bersatu kembali,” tegas Yunus menambahkan.
Dalam kesempatan ini Larshen Yunus juga menyinggung kondisi Kantor DPD KNPI di Jalan Thamrin, Pekanbaru.
“Kondisinya sangat memprihatinkan. Kantor yang sejatinya adalah rumah bagi para pemuda Riau, kini justru terlihat tak Terawat. Padahal kucuran Dana APBD sangat besar. Baik untuk operasional para pengurus maupun biaya perawatan bangunannya,” tegasnya lagi.
Terakhir Larshen Yunus akan meminta audit atas penggunaan APBD terkait kegiatan maupun operasional DPD KNPI Riau maupun DPD KNPI tingkat II Kabupaten dan Kota.
“Secepatnya lembaga anti korupsi yang kami pimpin akan meminta kantor BPK Pusat ataupun BPK Riau untuk melakukan audit investigatif terkait penggunaan anggaran APBD. Biar semuanya jelas dan clear. Jangan mentang-mentang tengah ribut, korupsi juga ikut jalan,” tegasnya. (gr)
